Ini Nama Ketua dan Anggota TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi
Rabu, 03 Januari 2018 - 11:49 WIB
Ini Nama Ketua dan Anggota TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta mengumumkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di bidang pencegahan korupsi untuk memantau tata kelola pemerintahan dan menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI. Komite ini diisi sejumlah ahli di bidangnya dan diketuai oleh mantan pimpinan KPK periode 2011-2015.
Anies menerangkan, ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi komite yang baru dibentuknya ini, yaitu di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan PAD. "Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI, Rabu (3/1/2018).
Sementara menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk. “Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas,” ucapnya. (Baca: Wujudkan Pemerintahan Bersih, Anies Bentuk Komite Pencegahan Korupsi )
Komite pencegahan korupsi ini diketuai oleh Pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan peneliti ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. (Baca juga: Ada Temuan Baru, Kasus Sumber Waras Kembali Mencuat )
Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat Komite PK ini.
Menurut Anies, dirinya sengaja memilih orang-orang dengan kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite itu. “Harapannya agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis,” tambahnya.
Anies menerangkan, ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi komite yang baru dibentuknya ini, yaitu di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan PAD. "Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI, Rabu (3/1/2018).
Sementara menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk. “Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas,” ucapnya. (Baca: Wujudkan Pemerintahan Bersih, Anies Bentuk Komite Pencegahan Korupsi )
Komite pencegahan korupsi ini diketuai oleh Pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan peneliti ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. (Baca juga: Ada Temuan Baru, Kasus Sumber Waras Kembali Mencuat )
Mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat Komite PK ini.
Menurut Anies, dirinya sengaja memilih orang-orang dengan kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite itu. “Harapannya agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis,” tambahnya.
(ysw)
