Aher Akui Jabar Bermasalah dengan Air
Selasa, 19 Desember 2017 - 08:55 WIB
Aher Akui Jabar Bermasalah dengan Air
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui bahwa Jabar memiliki masalah dengan air, baik secara kuantitas maupun kualitas air. Secara kuantitas dari hulu ke hilir, lanjut Gubernur yang biasa disapa Aher, tidak merata setiap. Sedangkan secara kualitas, sumber air, terutama sungai banyak tercemar sehingga tak dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
"Jabar memiliki persoalan dengan kuantitas dan kualitas air. Yang paling terlihat adalah, kualitas, nilai air. Air itu kan seharusnya saat turun di hulu mengalir ke tengah, berakhir ke hilir, kualitasnya sama, bersih, layak digunakan untuk mandi dan minum. Namun faktanya saat ini, tidak," kata Aher Rapat Gabungan dan Paparan 20 Kolonel Tim Survei Citarum Harum di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Sabtu 16 Desember 2017.
Aher mengemukakan, sumber air, terutama Sungai Citarum bisa kembali jernih jika semua pihak sepakat untuk tidak mengotori. Jangan ada sedikitpun kotoran dibuang ke sungai atau danau. “Limbah dibuang ke tempat limbah, sampah juga harus dibuang ke tempat sampah,” ujarnya.
Di hulu, kata Aher, tidak boleh menebang pohon sehingga tidak terjadi erosi berlebihan sampai ke sungai. Di tengah dan hilir, ujar Aher juga tidak boleh ada lagi pembuangan limbah rumah tangga, ternak, dan industri. Semua limbah industri harus ditampung terlebih dahulu dan diolah. Setelah aman baru boleh dibuang ke sungai. Jika semua ini dilakukan, tidak akan ada lagi limbah yang mengotori sungai.
Semua pihak, ungkap Gubernur, harus melakukan langkah-langkah. Pertama, langkah non-struktural menghijaukan kawasan hulu. Mengembalikan kawasan hutan sebagai hutan. Kedua, langkah struktural, yaitu menormalkan kembali badan sungai dan memfungsikan embung-embung air serta cekdam.
Ketiga, membangun kultur baru, di mana masyarakat tidak lagi merusak hutan. Justru yang dilakukan masyarakat memelihara hutan dan menanam kembali pohon-pohon di kawasan gundul di hulu sungai untuk mengembalikan kualitas air. “Membangun kultur ini yang berat, karena mengubah kebiasaan manusia namun bukan berarti tidak bisa,” ujar Aher.
Program Citarum Harum, tutur Gubernur, adalah momentum bekerja sama membenahi Sungak Citarum. Ini merupakan komitmen yang sangat kuat antara Pemprov Jabar, pemerintah pusat, berbagai kementerian, Kodam III/Siliwangi, dan Polda Jabar, komunitas, dan pelaku industri yang beroperasi di sekitar Citarum.
Disinggung tentang anggaran, Gubernur menyatakan, dana berasal dari pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, BP DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov Jabar, pemkot, dan pemkab. "Insya Allah anggaran cukup. Ada Rp23 miliar untuk 2018," tutur Aher.
Komando di pusat Menko Kemaritiman, di daerah Gubernur Jabar, di lapangan Pangdam III/Siliwangi Mayjen Doni Monardo, dan komando penegakan hukum Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto. Semua terlibat untuk menyelesaikan masalah Citarum. "Mudah-mudahan, enam bulan ke depan ada perubahan signifikan terkait Sungai Citarum ini," pungkas Gubernur.
Rapat koordinasi itu dibuka oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo dan dihadiri oleh 600 peserta. Tampak hadir dihadiri oleh Erna Witular, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sesmenko Kemaritiman Agus Purwoto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, kalangan akademisi dari ITB, UI dan pegiat lingkungan Walagri, Wanadri, dan 500 perusahaan industri tekstil.
Selain mendengar laporan 20 kolonel anggota tim survei, rapat tersebut juga diisi presentasi dari beberapa tenaga ahli sesuai bidang masing-masing. "Keberhasilan sangat ditunjang komando dan pengendalian terpusat, transparasi dalam penggunaan anggaran, dan peran media menyebarluaskan program Citarum Harum," tandas Doni Monardo.
"Jabar memiliki persoalan dengan kuantitas dan kualitas air. Yang paling terlihat adalah, kualitas, nilai air. Air itu kan seharusnya saat turun di hulu mengalir ke tengah, berakhir ke hilir, kualitasnya sama, bersih, layak digunakan untuk mandi dan minum. Namun faktanya saat ini, tidak," kata Aher Rapat Gabungan dan Paparan 20 Kolonel Tim Survei Citarum Harum di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Sabtu 16 Desember 2017.
Aher mengemukakan, sumber air, terutama Sungai Citarum bisa kembali jernih jika semua pihak sepakat untuk tidak mengotori. Jangan ada sedikitpun kotoran dibuang ke sungai atau danau. “Limbah dibuang ke tempat limbah, sampah juga harus dibuang ke tempat sampah,” ujarnya.
Di hulu, kata Aher, tidak boleh menebang pohon sehingga tidak terjadi erosi berlebihan sampai ke sungai. Di tengah dan hilir, ujar Aher juga tidak boleh ada lagi pembuangan limbah rumah tangga, ternak, dan industri. Semua limbah industri harus ditampung terlebih dahulu dan diolah. Setelah aman baru boleh dibuang ke sungai. Jika semua ini dilakukan, tidak akan ada lagi limbah yang mengotori sungai.
Semua pihak, ungkap Gubernur, harus melakukan langkah-langkah. Pertama, langkah non-struktural menghijaukan kawasan hulu. Mengembalikan kawasan hutan sebagai hutan. Kedua, langkah struktural, yaitu menormalkan kembali badan sungai dan memfungsikan embung-embung air serta cekdam.
Ketiga, membangun kultur baru, di mana masyarakat tidak lagi merusak hutan. Justru yang dilakukan masyarakat memelihara hutan dan menanam kembali pohon-pohon di kawasan gundul di hulu sungai untuk mengembalikan kualitas air. “Membangun kultur ini yang berat, karena mengubah kebiasaan manusia namun bukan berarti tidak bisa,” ujar Aher.
Program Citarum Harum, tutur Gubernur, adalah momentum bekerja sama membenahi Sungak Citarum. Ini merupakan komitmen yang sangat kuat antara Pemprov Jabar, pemerintah pusat, berbagai kementerian, Kodam III/Siliwangi, dan Polda Jabar, komunitas, dan pelaku industri yang beroperasi di sekitar Citarum.
Disinggung tentang anggaran, Gubernur menyatakan, dana berasal dari pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, BP DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov Jabar, pemkot, dan pemkab. "Insya Allah anggaran cukup. Ada Rp23 miliar untuk 2018," tutur Aher.
Komando di pusat Menko Kemaritiman, di daerah Gubernur Jabar, di lapangan Pangdam III/Siliwangi Mayjen Doni Monardo, dan komando penegakan hukum Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto. Semua terlibat untuk menyelesaikan masalah Citarum. "Mudah-mudahan, enam bulan ke depan ada perubahan signifikan terkait Sungai Citarum ini," pungkas Gubernur.
Rapat koordinasi itu dibuka oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo dan dihadiri oleh 600 peserta. Tampak hadir dihadiri oleh Erna Witular, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sesmenko Kemaritiman Agus Purwoto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, kalangan akademisi dari ITB, UI dan pegiat lingkungan Walagri, Wanadri, dan 500 perusahaan industri tekstil.
Selain mendengar laporan 20 kolonel anggota tim survei, rapat tersebut juga diisi presentasi dari beberapa tenaga ahli sesuai bidang masing-masing. "Keberhasilan sangat ditunjang komando dan pengendalian terpusat, transparasi dalam penggunaan anggaran, dan peran media menyebarluaskan program Citarum Harum," tandas Doni Monardo.
(wib)
