PDIP Disarankan Usung Cagub Jateng yang Berintegritas
Jum'at, 15 Desember 2017 - 09:08 WIB
PDIP Disarankan Usung Cagub Jateng yang Berintegritas
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selektif dalam memilih calon gubernur yang bakal diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018 mendatang. PDIP harus mengusung calon gubernur yang berintegritas, kredibel, dan memiliki reputasi bagus.
Alasannya calon tersebut merupakan showroom-nya partai. Salah satu yang dianggapnya layak diusung PDIP di Pilkada Jawa Tengah 2018 adalah Bupati Kudus Musthofa. "Yang digadang-gadang oleh daerah antara lain ya Bupati Kudus itu," kata Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada SINDOnews, Kamis (14/12/2017).
Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai calon gubernur di Pilgub Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rumah Keluarganya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2017.
Sebelumnya mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar telah terlebih dahulu dideklarasikan sebagai kandidat gubernur Jateng oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan banyaknya tokoh yang maju di Pilgub Jateng, maka PDIP harus mengajukan calon yang potensial, berprestasi dan bisa diterima semua kalangan.
Diketahui, sudah dua periode ini Musthofa menjabat Bupati Kudus. Beberapa prestasi Musthofa yakni mengeluarkan kebijakan kredit usaha produktif (KUP) tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk apapun. Bunga hanya 0,9% per bulan. Bunga ini sudah termasuk biaya penjaminan, administrasi, dan biaya produksi. Selain itu, pada 2016 tingkat kemiskinan di Kudus turun menjadi 7,65%, nomor tiga setelah Semarang (4,85) dan salatiga (5,24).
Di bidang birokrasi, Kudus dinobatkan sebagai kabupaten dengan literasi keuangan terbaik dan mendapat penghargaan OJK. Kudus sudah meraih WTP dari BPK tersebut selama empat tahun berturut-turut.
Selain itu, Siti Zuhro menyarankan PDIP mengusung calon gubernur yang steril dari kasus hukum. Calon gubernur yang berpotensi terlibat kasus hukum bakal menjadi momok bagi PDIP.
"(Calon berpotensi terlibat kasus hukum) momok untuk partai, apalagi sekarang ada ketua DPR menggunakan rompi oranye (tahanan KPK)," ujarnya.
Alasannya calon tersebut merupakan showroom-nya partai. Salah satu yang dianggapnya layak diusung PDIP di Pilkada Jawa Tengah 2018 adalah Bupati Kudus Musthofa. "Yang digadang-gadang oleh daerah antara lain ya Bupati Kudus itu," kata Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada SINDOnews, Kamis (14/12/2017).
Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai calon gubernur di Pilgub Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Rumah Keluarganya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2017.
Sebelumnya mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar telah terlebih dahulu dideklarasikan sebagai kandidat gubernur Jateng oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan banyaknya tokoh yang maju di Pilgub Jateng, maka PDIP harus mengajukan calon yang potensial, berprestasi dan bisa diterima semua kalangan.
Diketahui, sudah dua periode ini Musthofa menjabat Bupati Kudus. Beberapa prestasi Musthofa yakni mengeluarkan kebijakan kredit usaha produktif (KUP) tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk apapun. Bunga hanya 0,9% per bulan. Bunga ini sudah termasuk biaya penjaminan, administrasi, dan biaya produksi. Selain itu, pada 2016 tingkat kemiskinan di Kudus turun menjadi 7,65%, nomor tiga setelah Semarang (4,85) dan salatiga (5,24).
Di bidang birokrasi, Kudus dinobatkan sebagai kabupaten dengan literasi keuangan terbaik dan mendapat penghargaan OJK. Kudus sudah meraih WTP dari BPK tersebut selama empat tahun berturut-turut.
Selain itu, Siti Zuhro menyarankan PDIP mengusung calon gubernur yang steril dari kasus hukum. Calon gubernur yang berpotensi terlibat kasus hukum bakal menjadi momok bagi PDIP.
"(Calon berpotensi terlibat kasus hukum) momok untuk partai, apalagi sekarang ada ketua DPR menggunakan rompi oranye (tahanan KPK)," ujarnya.
(nag)
