PSI Minta Gubernur DKI Perhatikan Penyaluran Dana KJP
Rabu, 13 Desember 2017 - 10:15 WIB
PSI Minta Gubernur DKI Perhatikan Penyaluran Dana KJP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk memerhatikan penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut Tsamara, dari hasil pertemuannya dengan warga di beberapa kawasan di Jakarta, banyak yang mengadukan mengenai persoalan KJP yang macet.
"Dua minggu terakhir, saya bertemu warga di Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Tanah Tinggi. Mereka semua mengaku bingung, mengapa dana KJP sekarang macet? Dulu lancar-lancar saja," ujar Tsamara lewat rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (13/12/2017).
Tsamara mengatakan, dana KJP yang diterima ibu-ibu di tiga kawasan tersebut dikurangi. Dana per bulan yang biasa diterima untuk anak SD sebesar Rp100.000 bisa berkurang menjadi Rp80.000.
Bahkan di Tanah Tinggi, seorang ibu yang biasanya menerima Rp 150.000 per bulan untuk anaknya yang duduk di bangku SMP, kini belum menerima penyaluran dana tersebut lagi. "Saya coba tanyakan ke mereka, apakah ada penjelasan resmi? Mereka jawab tidak ada. Anggarannya ada. Tandanya ini masalah realisasi, masalah penyaluran," lanjut Tsamara.
Politisi muda ini menganggap Anies Baswedan harus mampu melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah uang APBD yang ditujukan untuk dana KJP.
"Pak Anies kan punya program KJP Plus. Ini kan bagus. Apalagi, KJP Plus untuk tahun 2018 kan anggarannya naik. Tahun 2017, KJP itu anggarannya Rp3,04 triliun. Tahun 2018 dengan KJP Plus anggaran mencapai Rp 3,9 trilliun. Jangan sampai anggaran naik terus, tapi karena pengawasan tidak baik, penyalurannya juga jadi tidak benar."
"Sekali lagi, ini fakta yang dapat ditemui di lapangan. Sudah ada beberapa pemberitaan yang membahas tentang ini. Ini juga tercatat dalam dokumentasi berbentuk video. Saya rasa Ini masalah sangat mendasar. Pak Gubernur harus memberikan perhatian khusus terkait ini," tutupnya.
"Dua minggu terakhir, saya bertemu warga di Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Tanah Tinggi. Mereka semua mengaku bingung, mengapa dana KJP sekarang macet? Dulu lancar-lancar saja," ujar Tsamara lewat rilis yang diterima SINDOnews, Rabu (13/12/2017).
Tsamara mengatakan, dana KJP yang diterima ibu-ibu di tiga kawasan tersebut dikurangi. Dana per bulan yang biasa diterima untuk anak SD sebesar Rp100.000 bisa berkurang menjadi Rp80.000.
Bahkan di Tanah Tinggi, seorang ibu yang biasanya menerima Rp 150.000 per bulan untuk anaknya yang duduk di bangku SMP, kini belum menerima penyaluran dana tersebut lagi. "Saya coba tanyakan ke mereka, apakah ada penjelasan resmi? Mereka jawab tidak ada. Anggarannya ada. Tandanya ini masalah realisasi, masalah penyaluran," lanjut Tsamara.
Politisi muda ini menganggap Anies Baswedan harus mampu melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah uang APBD yang ditujukan untuk dana KJP.
"Pak Anies kan punya program KJP Plus. Ini kan bagus. Apalagi, KJP Plus untuk tahun 2018 kan anggarannya naik. Tahun 2017, KJP itu anggarannya Rp3,04 triliun. Tahun 2018 dengan KJP Plus anggaran mencapai Rp 3,9 trilliun. Jangan sampai anggaran naik terus, tapi karena pengawasan tidak baik, penyalurannya juga jadi tidak benar."
"Sekali lagi, ini fakta yang dapat ditemui di lapangan. Sudah ada beberapa pemberitaan yang membahas tentang ini. Ini juga tercatat dalam dokumentasi berbentuk video. Saya rasa Ini masalah sangat mendasar. Pak Gubernur harus memberikan perhatian khusus terkait ini," tutupnya.
(kri)
