Protes Dinkes, Mahasiswa Sidimpuan Bawa Pocong
Kamis, 07 Desember 2017 - 16:59 WIB
Protes Dinkes, Mahasiswa Sidimpuan Bawa Pocong
A
A
A
PADANGSIDIMPUAN - Massa Jaringan Aliansi dan Mahasiswa untuk Perubahan geruduk Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Kamis (7/12/2017). Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa membawa ‘pocong’ sebagai bentuk protes mereka terhadap Dinas Kesehatan.
Kedatangan pocong dan aktivis Jaringan Aliansi Dan Mahasiswa Untuk Perubahan, untuk mendesak DPRD segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang dugaan kebocoran anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan. Wirman Nasution, Koordinator Aksi mengungkapkan, banyak kejanggalan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga dimanipulasi.
Data yang mereka peroleh, warga yang berobat setiap harinya dilaporkan kurang lebih 300 orang di seluruh puskesmas di Kota Padangsidimpuan. Namun faktanya, jumlah itu jauh lebih sedikit daripada yang dilaporkan.
"Jumlahnya tidak lebih dari 20 orang, tapi yang dilaporkan 300 orang. Artinya ada manipulasi data untuk mendapatkan uang lebih dari program pemerintah itu," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan keterangan dari Dinkes Kota Padangsidimpuan, honor yang diterima tenaga honor setiap bulannya sebanyak Rp850 ribu untuk 140 tenaga honorer. Namun, kenyataannya, tenaga honorer di ruang lingkup Dinkes Padangsidimpuan, tidak lebih dari 50 orang.
Parahnya lagi, fasilitas Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah puskesmas di Padangsidimpuan saat ini tidak berfungsi.
"Anggaran untuk pembangunan IPAL itu lebih dari Rp800 juta, tapi sampai saat ini belum berfungsi," tandas Wirman.
Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapat respons dan tanggapan dari anggota DPRD, karena tidak satupun anggota legislatif berada di kantor DPRD.
Kedatangan pocong dan aktivis Jaringan Aliansi Dan Mahasiswa Untuk Perubahan, untuk mendesak DPRD segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang dugaan kebocoran anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan. Wirman Nasution, Koordinator Aksi mengungkapkan, banyak kejanggalan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga dimanipulasi.
Data yang mereka peroleh, warga yang berobat setiap harinya dilaporkan kurang lebih 300 orang di seluruh puskesmas di Kota Padangsidimpuan. Namun faktanya, jumlah itu jauh lebih sedikit daripada yang dilaporkan.
"Jumlahnya tidak lebih dari 20 orang, tapi yang dilaporkan 300 orang. Artinya ada manipulasi data untuk mendapatkan uang lebih dari program pemerintah itu," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan keterangan dari Dinkes Kota Padangsidimpuan, honor yang diterima tenaga honor setiap bulannya sebanyak Rp850 ribu untuk 140 tenaga honorer. Namun, kenyataannya, tenaga honorer di ruang lingkup Dinkes Padangsidimpuan, tidak lebih dari 50 orang.
Parahnya lagi, fasilitas Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah puskesmas di Padangsidimpuan saat ini tidak berfungsi.
"Anggaran untuk pembangunan IPAL itu lebih dari Rp800 juta, tapi sampai saat ini belum berfungsi," tandas Wirman.
Sayangnya, aksi tersebut tidak mendapat respons dan tanggapan dari anggota DPRD, karena tidak satupun anggota legislatif berada di kantor DPRD.
(rhs)
