MTI: Semua Pembangunan Memiliki Masalah Birokrasi yang Kompleks
Senin, 04 Desember 2017 - 21:06 WIB
MTI: Semua Pembangunan Memiliki Masalah Birokrasi yang Kompleks
A
A
A
JAKARTA - Tim kecil yang disepakati oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Proyek infrastruktur pemerintah pusat dan DKI selama ini terkendala birokrasi.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Izul Waro mengatakan seluruh sektor pembangunan memiliki masalah birokrasi yang kompleks. Untuk itu, tim kecil diperlukan untuk menangani persoalan tersebut. Dimana, tim nanti berfungsi untuk mengakselerasi proses komunikasi dengan pihak terkait.
"Banyak masalah. Nah Tim kecil nanti diharapkan dan mengatasi permasalahan yang ada. Sehinga pembangunan bisa dipercepat," kata Izul di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12/2017).
Izul mencontohkan beberapa pembangunan yang menonjol dan mengalami permasalahan birokrasi. Diantaranya yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek dan LRT Jakarta yang dua-duanya akan menggunakan lahan di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Kemudian pelaksanaan Elektronik Road Pricing (ERP) yang butuh Peraturan Presiden (Perpres) lantaran mencakup lingkup internasional. Termasuk penggunaan lahan PT Kereta Api indonesia (KAI) dalam Transit Oriented Development (TOD).
Pria yang kini mejabat sebagai tim wakil Gubernur DKI Jakarta itu akan terus memantau pembentukan tim kecil agar tidak tumpang tindih dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Saya rasa si tidak akan tumpang tindih. Karena tim kecil ini memiliki fungsi strategis untuk berkomunikasi langsung dengan pihak terkait," pungkasnya.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Izul Waro mengatakan seluruh sektor pembangunan memiliki masalah birokrasi yang kompleks. Untuk itu, tim kecil diperlukan untuk menangani persoalan tersebut. Dimana, tim nanti berfungsi untuk mengakselerasi proses komunikasi dengan pihak terkait.
"Banyak masalah. Nah Tim kecil nanti diharapkan dan mengatasi permasalahan yang ada. Sehinga pembangunan bisa dipercepat," kata Izul di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12/2017).
Izul mencontohkan beberapa pembangunan yang menonjol dan mengalami permasalahan birokrasi. Diantaranya yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek dan LRT Jakarta yang dua-duanya akan menggunakan lahan di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Kemudian pelaksanaan Elektronik Road Pricing (ERP) yang butuh Peraturan Presiden (Perpres) lantaran mencakup lingkup internasional. Termasuk penggunaan lahan PT Kereta Api indonesia (KAI) dalam Transit Oriented Development (TOD).
Pria yang kini mejabat sebagai tim wakil Gubernur DKI Jakarta itu akan terus memantau pembentukan tim kecil agar tidak tumpang tindih dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
"Saya rasa si tidak akan tumpang tindih. Karena tim kecil ini memiliki fungsi strategis untuk berkomunikasi langsung dengan pihak terkait," pungkasnya.
(ysw)
