Menko PMK Pimpin Rakor Penanganan Pengungsi Gunung Agung

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia Puan Maharani meminta agar kementerian atau lembaga segera melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang meringankan beban ekonomi dan sosial untuk meminimalisir dampak psikologis masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Agung. Puan juga mengharapkan agar kementerian atau lembaga lebih meningkatkan lagi aktivitas-aktivitas posko penanganan darurat bencana erupsi Gunung Agung.

“Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana dan juga antisipasi bencana sejak awal. Contohnya erupsi Gunung Agung, kita siapkan sejak awal tempat pengungsian, konsumsi bagi pengungsi, termasuk layanan imigrasi bagi wisatawan mancanegara yang sedang ada di Bali," ujar Puan seusai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait antisipasi dampak erupsi Gunung Agung, Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Puan meminta untuk mengaktifkan dan memperkuat peran posko pendamping di Provinsi Bali serta memaksimalkan fungsi service center untuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan aktivitas Gunung Agung maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Puan menjelaskan bahwa antisipasi terhadap bencana harus dilakukan sejak awal. Termasuk soal tugas masing-masing instansi, siapa melakukan apa. Karena itu, ketika bencana terjadi respons dan penanganan yang dilakukan pun akan cepat. "Jadi dalam rapat ini kita bahas koordinasi antar instansi dan kesiapan dari setiap kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana. Baik banjir, longsor maupun erupsi Gunung Agung Bali," jelas Puan.

Rapat tingkat menteri ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Menko PMK menjelaskan, salah satu permasalahan yang ada di lapangan saat ini adalah jumlah pengungsi yang sangat fluktuatif. Menurut catatan jumlah pengungsi pada 28 November 2017 sebesar 29.673 Jiwa tersebar di 217 tempat. Namun, kemungkinan jumlah tersebut bisa berubah karena mobilitas pengungsi sangat tinggi.

“Secara umum, penanganan pengungsi sudah dilakukan dengan memadai. Baik dari sisi penyediaan logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan,” katanya.

Puas mengingatkan, agar perlu ada upaya dalam mengantisipasi banjir dan tanah longsor yang tengah menerpa Indonesia. Data pada 2017, banjir dan tanah langsor sudah terjadi dari awal tahun, lebih dari 1,8 juta penduduk merasakan dampak longsor dan banjir, sehingga diperlukan kesiapsiagaan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu para korban.

“Saya minta kepada kementerian dan lembaga terkait banjir dan longsor dari siklon di pulau Jawa, kita antisipasi lagi dengan memberi peringatan dini kepada semua pihak. Di samping meyiapkan semuanya mulai dari beras, logistik, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Saya lihat semua kementerian dan lembaga sudah siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana ini,” pungkasnya.