Panglima Beberkan Tuntutan TPNPB/OPM yang Sandera Ribuan Warga Tembagapura
Minggu, 19 November 2017 - 18:30 WIB
Panglima Beberkan Tuntutan TPNPB/OPM yang Sandera Ribuan Warga Tembagapura
A
A
A
TEMBAGAPURA - Ternyata ada tuntutan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibalik aksi penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sejak sebulan lalu.
Hal tersebut baru diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa kepada 58 prajurit TNI di Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Minggu (19/11/2017).
"Pak Kapolda sudah melakukan tindakan-tindakan negosiasi berbagai macam cara, menggunakan pendeta, pastor bahkan perwakilan uskup, kepala suku, pemda dan semuanya. Pasti mereka (TPNPB/OPM) tidak bergeming dengan tuntutannya, yang intinya ya kami memberikan Papua merdeka," ujarnya.
Adanya tuntutan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam sehingga dilakukan operasi militer selain perang untuk membebaskan ribuan sandera pada Jumat 15 November 2017. "Operasi ini harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa di negara kesatuan republik Indonesia tidak boleh satu manusia pun di sandera," kata Gatot.
Alhasil, sebanyak 347 warga sipil (data versi TNI dan versi Polri 344) berhasil dibebaskan dan dievakuasi dari lokasi yang dikuasai kelompok separatis. Bahkan, sebagain besar dari mereka warga asli Papua lebih memilih untuk menetap di wilayah yang merupakan tempat kelahiran mereka dan meminta pengamanan dari petugas.
Hal tersebut baru diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa kepada 58 prajurit TNI di Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Minggu (19/11/2017).
"Pak Kapolda sudah melakukan tindakan-tindakan negosiasi berbagai macam cara, menggunakan pendeta, pastor bahkan perwakilan uskup, kepala suku, pemda dan semuanya. Pasti mereka (TPNPB/OPM) tidak bergeming dengan tuntutannya, yang intinya ya kami memberikan Papua merdeka," ujarnya.
Adanya tuntutan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam sehingga dilakukan operasi militer selain perang untuk membebaskan ribuan sandera pada Jumat 15 November 2017. "Operasi ini harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa di negara kesatuan republik Indonesia tidak boleh satu manusia pun di sandera," kata Gatot.
Alhasil, sebanyak 347 warga sipil (data versi TNI dan versi Polri 344) berhasil dibebaskan dan dievakuasi dari lokasi yang dikuasai kelompok separatis. Bahkan, sebagain besar dari mereka warga asli Papua lebih memilih untuk menetap di wilayah yang merupakan tempat kelahiran mereka dan meminta pengamanan dari petugas.
(wib)
