DPRD DKI Jakarta Soroti Program OK OCE dan DP Nol Rupiah
Jum'at, 17 November 2017 - 16:00 WIB
DPRD DKI Jakarta Soroti Program OK OCE dan DP Nol Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas fraksi DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan detail mengenai program dan kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, yang tertuang dalam RAPBD DKI 2018. RAPBD senilai Rp77,1 triliun diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, belanja langsung sebesar Rp40,51 triliun lebih besar daripada belanja tidak langsung Rp30,65 triliun itu akan digunakan untuk pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi-misi Anies-Sandi. Program tersebut yakni membuka lapangan pekerjaan, menata kawasan secara terpadu, menyediakan hunian layak dan terjangkau melalui program DP Nol Rupiah, serta menyediakan layanan transportasi terpadu melalui Ok Otrip.
"Terkait empat program itu kami perlu penjelasan. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang, pelaksanaannya seperti apa dan apakah sudah ada kajiannya," ujar William saat membacakan pandangan fraksi PDIP terhadap RAPBD DKI 2018 di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Dia juga menyoroti peningkatan gaji RT/RW dan operasional wali kota. Anggaran tersebut harus dilengkapi pertanggungjawaban yang dapat lebih disederhanakan. Kemudian dibuat payung hukumnya baik itu peraturan gubernur (pergub) maupun peraturan daerah (perda) agar bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam beberapa kali reses, RT/RW mengeluhkan pertanggungjawabannya, misalnya mengenai konsumsi. Menurut William, RT/RW kebingungan apakah setiap konsumsi disertai kuitansi dan bagaimana bila warung tidak menyediakan kuitansi, apakah harus beli di minimarket atau sebagainya?.
"Uang operasionalnya untuk apa? Apa boleh buat beli seragam hansip dan sebagainya? Itu diatur dalam pergub atau perda agar peningkatan uang berbanding lurus dengan penggunaannya. Wali kota itu operasionalnya Rp50 juta. Nah, apakah mengambil uang kegiatan dari program lain?" ungkapnya.
Fraksi Partai Golkar, Hanura, NasDem, PAN, dan Demokrat juga demikian. Mereka rata-rata menanyakan penjelasan bagaimana program DP Nol Rupiah dijalankan, OK OCE, peningkatan gaji RT/RW yang harus dikuatkan dengan payung hukum. Bahkan, Fraksi PKS yang notabene partai pengusung Anies-Sandi meminta penjelasan apakah DP Nol Rupiah dibangun di tanah negara dan bagaimana konsep Transit Oriented Development (TOD). Dalam penerapan OK OCE, PKS juga meminta agar bukan sekadar pelatihan yang bersifat formalitas.
"Sistem transportasi yang terintegrasi harus dibenahi, terutama dalam hal manaje mentrafik agar tidak terjadi penumpukan penumpang di beberapa titik pemberhentian," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi. Hanya Partai Gerindra sebagai partai pengusung yang setuju dan menyatakan seluruh anggaran tepat sasaran dan efisien.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi seluruh pandangan fraksi lantaran telah mendalami program-program miliknya dengan melontarkan sejumlah pertanyaan. "Ini adalah wujud kepedulian di semua fraksi agar program-program itu terlaksana dengan baik. Ada yang mengingatkan atau memastikan sesuai dengan seluruh peraturan dan perundangan supaya tidak menyimpang. Itu adalah anjuran-anjuran yang InsyaAllah akan kita pastikan terlaksana," ungkapnya.
Anies juga akan mendetailkan program dan akan disampaikan pada penyampaian gubernur terhadap pandangan fraksi pada Senin (20/11), termasuk program-program prioritas.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, belanja langsung sebesar Rp40,51 triliun lebih besar daripada belanja tidak langsung Rp30,65 triliun itu akan digunakan untuk pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi-misi Anies-Sandi. Program tersebut yakni membuka lapangan pekerjaan, menata kawasan secara terpadu, menyediakan hunian layak dan terjangkau melalui program DP Nol Rupiah, serta menyediakan layanan transportasi terpadu melalui Ok Otrip.
"Terkait empat program itu kami perlu penjelasan. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang, pelaksanaannya seperti apa dan apakah sudah ada kajiannya," ujar William saat membacakan pandangan fraksi PDIP terhadap RAPBD DKI 2018 di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Dia juga menyoroti peningkatan gaji RT/RW dan operasional wali kota. Anggaran tersebut harus dilengkapi pertanggungjawaban yang dapat lebih disederhanakan. Kemudian dibuat payung hukumnya baik itu peraturan gubernur (pergub) maupun peraturan daerah (perda) agar bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam beberapa kali reses, RT/RW mengeluhkan pertanggungjawabannya, misalnya mengenai konsumsi. Menurut William, RT/RW kebingungan apakah setiap konsumsi disertai kuitansi dan bagaimana bila warung tidak menyediakan kuitansi, apakah harus beli di minimarket atau sebagainya?.
"Uang operasionalnya untuk apa? Apa boleh buat beli seragam hansip dan sebagainya? Itu diatur dalam pergub atau perda agar peningkatan uang berbanding lurus dengan penggunaannya. Wali kota itu operasionalnya Rp50 juta. Nah, apakah mengambil uang kegiatan dari program lain?" ungkapnya.
Fraksi Partai Golkar, Hanura, NasDem, PAN, dan Demokrat juga demikian. Mereka rata-rata menanyakan penjelasan bagaimana program DP Nol Rupiah dijalankan, OK OCE, peningkatan gaji RT/RW yang harus dikuatkan dengan payung hukum. Bahkan, Fraksi PKS yang notabene partai pengusung Anies-Sandi meminta penjelasan apakah DP Nol Rupiah dibangun di tanah negara dan bagaimana konsep Transit Oriented Development (TOD). Dalam penerapan OK OCE, PKS juga meminta agar bukan sekadar pelatihan yang bersifat formalitas.
"Sistem transportasi yang terintegrasi harus dibenahi, terutama dalam hal manaje mentrafik agar tidak terjadi penumpukan penumpang di beberapa titik pemberhentian," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi. Hanya Partai Gerindra sebagai partai pengusung yang setuju dan menyatakan seluruh anggaran tepat sasaran dan efisien.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi seluruh pandangan fraksi lantaran telah mendalami program-program miliknya dengan melontarkan sejumlah pertanyaan. "Ini adalah wujud kepedulian di semua fraksi agar program-program itu terlaksana dengan baik. Ada yang mengingatkan atau memastikan sesuai dengan seluruh peraturan dan perundangan supaya tidak menyimpang. Itu adalah anjuran-anjuran yang InsyaAllah akan kita pastikan terlaksana," ungkapnya.
Anies juga akan mendetailkan program dan akan disampaikan pada penyampaian gubernur terhadap pandangan fraksi pada Senin (20/11), termasuk program-program prioritas.
(amm)
