Paripurna RAPBD 2018, Fraksi PDIP Minta Anies Jawab Pertanyaan Ini
Kamis, 16 November 2017 - 19:49 WIB
Paripurna RAPBD 2018, Fraksi PDIP Minta Anies Jawab Pertanyaan Ini
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta 2018, Kamis (16/11/2017). Dalam rapat paripurna ini, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk dijawab Gubernur Anies Baswedan.
Perwakilan Fraksi PDIP William Yani mengatakan, rencana belanja daerah 2018 direncanakan sebesar Rp71,16 triliun atau meningkat 11% dari tahun ini. Belanja langsung itu akan digunakan untuk pemenuhan belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi-misi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang fokus pada delapan hal.
Fokus-fokus tersebut, kata dia, antara lain membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK OCE, menata kawasan secara terpadu, menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui DP 0 rupiah, dan menyediakan layanan transportasi melalui program Oke Trip.
“Terkait program itu, kami Fraksi PDIP perlu penjelasan secara detail dan rinci dari gubernur dengan pertanyaan, apakah program DP 0 rupiah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perbankan. Jika terjadi macet, angsuran menjadi beban siapa, beban masyarakat atau menjadi beban pemda?” ujar William.
Fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait program OK OCE, OK Trip dan kawasan secara terpadu. Mulai dari pelaksanaan hingga kajian, Fraksi PDIP minta penjelasan detail dan rinci.
“Apakah ada perbedaan antara rumah lapis, rumah berderet dan rumah susun. Di mana bedanya? kemudian dengan OK Otrip, dengan hanya Rp5.000 bagaimana sistemnya ketika berangkat melalui KWK, mikrolet apakah memakai kartu atau uang cash kemudian dibebankan kepada konsumen atau pemda, mohon penjelasan?” tutupnya.
Perwakilan Fraksi PDIP William Yani mengatakan, rencana belanja daerah 2018 direncanakan sebesar Rp71,16 triliun atau meningkat 11% dari tahun ini. Belanja langsung itu akan digunakan untuk pemenuhan belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi-misi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang fokus pada delapan hal.
Fokus-fokus tersebut, kata dia, antara lain membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK OCE, menata kawasan secara terpadu, menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui DP 0 rupiah, dan menyediakan layanan transportasi melalui program Oke Trip.
“Terkait program itu, kami Fraksi PDIP perlu penjelasan secara detail dan rinci dari gubernur dengan pertanyaan, apakah program DP 0 rupiah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perbankan. Jika terjadi macet, angsuran menjadi beban siapa, beban masyarakat atau menjadi beban pemda?” ujar William.
Fraksi PDIP juga meminta penjelasan terkait program OK OCE, OK Trip dan kawasan secara terpadu. Mulai dari pelaksanaan hingga kajian, Fraksi PDIP minta penjelasan detail dan rinci.
“Apakah ada perbedaan antara rumah lapis, rumah berderet dan rumah susun. Di mana bedanya? kemudian dengan OK Otrip, dengan hanya Rp5.000 bagaimana sistemnya ketika berangkat melalui KWK, mikrolet apakah memakai kartu atau uang cash kemudian dibebankan kepada konsumen atau pemda, mohon penjelasan?” tutupnya.
(thm)
