Di Depan Camat se-Sumatera, Mendagri Heran Korupsi Makin Marak
Kamis, 16 November 2017 - 16:40 WIB
Di Depan Camat se-Sumatera, Mendagri Heran Korupsi Makin Marak
A
A
A
PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan tentang perilaku koruptif yang masih terus terjadi di Indonesia. Untuk itu dia berharap agar pejabat berhati-hati mengunakan anggaran.
Hal itu diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumolo saat mengumpulkan camat se-Sumatera di salah hotel di Pekanbaru, Riau. Dalam arahannya, Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk saling mengingatkan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai aturan.
"Kita lihat di media, sudah beberapa kali pejabat pejabat kita berurusan dengan KPK. Tapi masih juga ada pejabat yang melakukan korupsi, apa mereka tidak baca koran, media online, televisi. Saya heran kok korupsi makin marak walau penegakan hukum sudah ditegakkan," ucap Tjahjo Kumolo di hadapan ratusan camat, Kamis (16/11/2017).
Untuk itu, Mendagri meminta aparatur menggunakan keuangan negara sesuai dengan peruntukan. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan penegak hukum seperti, KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
Tjahjo juga meminta kepala daerah jangan seenaknya saja mengangkat pejabat karena dekat dan berperan dalam pemenangan pada pilkada.
"Berilah seseorang itu jabatan yang sesuai dengan keahliannya, kalau tidak bisa repot. Saya dulu pernah ditawari menjadi menteri di era Presiden Gus Dur, tapi saya menolak karena jabatan itu tidak sesuai dengan keahlian saya," ucap mantan Sekjen DPP PDIP ini.
Hal itu diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumolo saat mengumpulkan camat se-Sumatera di salah hotel di Pekanbaru, Riau. Dalam arahannya, Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk saling mengingatkan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai aturan.
"Kita lihat di media, sudah beberapa kali pejabat pejabat kita berurusan dengan KPK. Tapi masih juga ada pejabat yang melakukan korupsi, apa mereka tidak baca koran, media online, televisi. Saya heran kok korupsi makin marak walau penegakan hukum sudah ditegakkan," ucap Tjahjo Kumolo di hadapan ratusan camat, Kamis (16/11/2017).
Untuk itu, Mendagri meminta aparatur menggunakan keuangan negara sesuai dengan peruntukan. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan penegak hukum seperti, KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
Tjahjo juga meminta kepala daerah jangan seenaknya saja mengangkat pejabat karena dekat dan berperan dalam pemenangan pada pilkada.
"Berilah seseorang itu jabatan yang sesuai dengan keahliannya, kalau tidak bisa repot. Saya dulu pernah ditawari menjadi menteri di era Presiden Gus Dur, tapi saya menolak karena jabatan itu tidak sesuai dengan keahlian saya," ucap mantan Sekjen DPP PDIP ini.
(zik)
