Datangi Kemenko Kemaritiman, Nelayan Didampingi Pengusaha Muda
Kamis, 16 November 2017 - 08:37 WIB
Datangi Kemenko Kemaritiman, Nelayan Didampingi Pengusaha Muda
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha Muda Indonesia Sam Aliano mendampingi nelayan korban proyek reklmasi teluk Jakarta bertemu dengan pihak Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Gedung Kemenko Kemaritiman. Mereka juga meminta, Kemenko Bidang Kemaritiman itu memperhatikan nasib para nelayan itu.
"Kami meminta agar Kemenko Maritim melindungi dan memperhatikan nasib nelayan. Mengingat pihak Kemenko Maritim selama ini kami anggap mendukung proyek reklamasi," kata Sam di Jakarta, Rabu 15 November 2017.
Selama ini, lanjut Sam, para nelayan tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari Kemenko Kemaritiman. Bahkan, terkesan diabaikan dan tidak mendapat perhatian khusus. Padahal, mereka warga asli Jakarta yang kehilangan nafkah imbas proyek reklamasi.
Sementara itu, Sam membandingkan dengan penutupan "syurga dunia" Alexis para pekerjanya kehilangan mata pencaharian walaupun mereka warga negara asing (WNA).
"Ada pihak-pihak yang peduli bagaimana nasib PSK asing dari Thailand, China di Alexis. Bahkan ada pihak yang mempertanyakan kepada (Gubernur DKI Jakarta) Anies (Baswedan) pertanggung jawaban untuk mencarikan pekerjaan kepada para PSK asing. Seolah-olah PSK asing itu dianggap berlian. Sedangkan para pekerja nelayan atau pekerja pabrik dianggap semut, tidak ada nilai," urai Sam.
Hal ini menjadi citra negatif dan berpotensi merusak masa depan anak bangsa. Serta menggangu kenyamanan dan ketenangan bahkan membahayakan masyarakat. Khususnya, dari penyakit narkoba dan HIV dari para PSK alumni Alexis.
"Saya bertanya harga diri kita sebagai bangsa dan negara? Sedangkan hal yang baik kepada masyarakat dibiarkan justru diabaikan. Itu juga yang saya pertanyakan kepada pihak Kemenko Maritim. Mereka harus perhatikan nasib nelayan yang kena imbas proyek reklamasi," tutur Sam.
Apalagi, kasus reklamasi juga terdapat kejanggalan. Tepatnya di masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Pihak Kemenko Maritim justru memberikan izin dan sertifikat dalam proyek itu.
"Itu tidak masuk akal. Karena kita urus rumah kecil untuk mendapat perizinan dan sertifikat saja susah. Butuh waktu berbulan-bulan. Jadi bagaimana caranya tanah seluas itu bisa mendapat izin dalam waktu singkat? Artinya, memang ada pihak yang ingin menggagalkan program Anies sesuai janjinya kepada rakyat," tutup Sam.
"Kami meminta agar Kemenko Maritim melindungi dan memperhatikan nasib nelayan. Mengingat pihak Kemenko Maritim selama ini kami anggap mendukung proyek reklamasi," kata Sam di Jakarta, Rabu 15 November 2017.
Selama ini, lanjut Sam, para nelayan tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari Kemenko Kemaritiman. Bahkan, terkesan diabaikan dan tidak mendapat perhatian khusus. Padahal, mereka warga asli Jakarta yang kehilangan nafkah imbas proyek reklamasi.
Sementara itu, Sam membandingkan dengan penutupan "syurga dunia" Alexis para pekerjanya kehilangan mata pencaharian walaupun mereka warga negara asing (WNA).
"Ada pihak-pihak yang peduli bagaimana nasib PSK asing dari Thailand, China di Alexis. Bahkan ada pihak yang mempertanyakan kepada (Gubernur DKI Jakarta) Anies (Baswedan) pertanggung jawaban untuk mencarikan pekerjaan kepada para PSK asing. Seolah-olah PSK asing itu dianggap berlian. Sedangkan para pekerja nelayan atau pekerja pabrik dianggap semut, tidak ada nilai," urai Sam.
Hal ini menjadi citra negatif dan berpotensi merusak masa depan anak bangsa. Serta menggangu kenyamanan dan ketenangan bahkan membahayakan masyarakat. Khususnya, dari penyakit narkoba dan HIV dari para PSK alumni Alexis.
"Saya bertanya harga diri kita sebagai bangsa dan negara? Sedangkan hal yang baik kepada masyarakat dibiarkan justru diabaikan. Itu juga yang saya pertanyakan kepada pihak Kemenko Maritim. Mereka harus perhatikan nasib nelayan yang kena imbas proyek reklamasi," tutur Sam.
Apalagi, kasus reklamasi juga terdapat kejanggalan. Tepatnya di masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Pihak Kemenko Maritim justru memberikan izin dan sertifikat dalam proyek itu.
"Itu tidak masuk akal. Karena kita urus rumah kecil untuk mendapat perizinan dan sertifikat saja susah. Butuh waktu berbulan-bulan. Jadi bagaimana caranya tanah seluas itu bisa mendapat izin dalam waktu singkat? Artinya, memang ada pihak yang ingin menggagalkan program Anies sesuai janjinya kepada rakyat," tutup Sam.
(mhd)
