Dana Desa 2018 Tak Kesampingkan Pengembangan BUMDes
Senin, 13 November 2017 - 16:33 WIB
Dana Desa 2018 Tak Kesampingkan Pengembangan BUMDes
A
A
A
SOLO - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi menyatakan dana desa Tahun 2018 akan fokus terhadap pembangunan dengan sistem padat karya. Namun, hal itu tidak mengesampingkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Kami lihat dari sisi alokasi BUMDes, masih banyak desa yang setengah hati menganggarkannya. Dana desa memang untuk padat karya, tapi kami juga memberikan perhatian kepada pengembangan ekonomi," ucap Anwar Sanusi saat membuka kegiatan BUMDes Talk bersama pimpinan BUMDes se-Jawa Tengah dan Yogyakarta yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2017) siang.
Diungkapkannya, jumlah BUMDes hingga Oktober lalu telah mencapai 22.000 dari 74.910 desa, atau meningkat jauh dari tahun 2016 yang berjumlah 18.000 BUMDes. Sehingga hal itu menunjukkan semangat pengembangan BUMDes terlihat semakin meningkat.
"Kalau BUMDes bisa berkembang dan bisa memainkan peran sebagaimana BUMDes yang telah berhasil, ini BUMDes akan menjadi penopang Undang-Undang Desa untuk membentuk desa mandiri. Jika lembaga pemerintah desa telah mampu ditopang oleh BUMDes ini, maka lengkaplah kemandirian desa itu sendiri," ujarnya.
Untuk itu, kegiatan BUMDes Talk adalah kesempatan bagi BUMDes yang masih berkembang untuk belajar kepada BUMDes yang telah berhasil.
Ia juga berpesan kepada BUMDes yang telah berhasil mengembangkan bisnis, agar tidak pelit berbagi informasi, jaringan, dan pengalaman pada BUMDes lainnya. "BUMDes kalau memang dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat yang luar biasa," ujarnya.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Profesor Suratman mengatakan, desa selayaknya bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi. "Tren dunia adalah berdaya saing inovasi dan mandiri," tegasnya.
"Kami lihat dari sisi alokasi BUMDes, masih banyak desa yang setengah hati menganggarkannya. Dana desa memang untuk padat karya, tapi kami juga memberikan perhatian kepada pengembangan ekonomi," ucap Anwar Sanusi saat membuka kegiatan BUMDes Talk bersama pimpinan BUMDes se-Jawa Tengah dan Yogyakarta yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2017) siang.
Diungkapkannya, jumlah BUMDes hingga Oktober lalu telah mencapai 22.000 dari 74.910 desa, atau meningkat jauh dari tahun 2016 yang berjumlah 18.000 BUMDes. Sehingga hal itu menunjukkan semangat pengembangan BUMDes terlihat semakin meningkat.
"Kalau BUMDes bisa berkembang dan bisa memainkan peran sebagaimana BUMDes yang telah berhasil, ini BUMDes akan menjadi penopang Undang-Undang Desa untuk membentuk desa mandiri. Jika lembaga pemerintah desa telah mampu ditopang oleh BUMDes ini, maka lengkaplah kemandirian desa itu sendiri," ujarnya.
Untuk itu, kegiatan BUMDes Talk adalah kesempatan bagi BUMDes yang masih berkembang untuk belajar kepada BUMDes yang telah berhasil.
Ia juga berpesan kepada BUMDes yang telah berhasil mengembangkan bisnis, agar tidak pelit berbagi informasi, jaringan, dan pengalaman pada BUMDes lainnya. "BUMDes kalau memang dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat yang luar biasa," ujarnya.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Profesor Suratman mengatakan, desa selayaknya bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi. "Tren dunia adalah berdaya saing inovasi dan mandiri," tegasnya.
(zik)
