Ribuan Warga Disandera, Kapolri dan Panglima TNI diminta Turun Langsung ke Papua
Kamis, 09 November 2017 - 19:41 WIB
Ribuan Warga Disandera, Kapolri dan Panglima TNI diminta Turun Langsung ke Papua
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diminta turun langsung ke tanah Papua guna memperoleh informasi valid tentang kasus penyanderaan masyarakat.
Sebelumnya, aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
"Saya minta Kapolri dan Panglima TNI dapat segera turun kesana guna mendapatkan informasi secara resmi, melakukan pencegahan dan melihat apa saja yang terjadi disana," ucap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil, Kamis (9/11/2017) saat dihubungi.
Nasir menekankan pemerintah harus memberikan penjelasan resmi mengapa ada masayarakat Papua yang diperlakukan secara tidak manusiawi.
"Jika memang ada gerakan separatis, saya pikir aparat negara harus bisa memisahkannya dengan masyarakat sipil. Disini aparat harus belajar dari banyak peristiwa, jangan sampai aparat mencederai warga negara yang bukan OPM," ungkapnya.
Begitupun dengan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono yang mengutuk keras tindakan kelompok bersenjata yang tidak dapat dibenarkan.
"Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang Hak Asasi Manusi (HAM) dan melanggar primsip-prinsip kemanusiaan secara universal," ucapnya melalaui keterangan tertulis.
Penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Papua, sambungnya, akan menimbulkan instabilitas dan mengganggu keamanan di Papua.
"Maka dari itu, TNI maupun Polri harus segera mengambil langkah antisipatif untuk menghindari meluasnya dampak penyanderaan warga Papua oleh kelompok bersenjata," tegasnya.
Dave mengatakan, ketika kelompok bersenjata yang mengatasnamakan separatisme beraksi dan mengancam kedaulatan negara, TNI harus segera mengambil langkah untuk mengamankan negara.
"Begitu juga Polri yang merupakan alat keamanan negara harus mengambil langkah untuk segera memulihkan keamanan di Papua," jelasnya.
Dia juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan program percepatan pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Masyarakat Papua saat ini membutuhkan keamanan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan," ujarnya.
Sebelumnya, aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
"Saya minta Kapolri dan Panglima TNI dapat segera turun kesana guna mendapatkan informasi secara resmi, melakukan pencegahan dan melihat apa saja yang terjadi disana," ucap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil, Kamis (9/11/2017) saat dihubungi.
Nasir menekankan pemerintah harus memberikan penjelasan resmi mengapa ada masayarakat Papua yang diperlakukan secara tidak manusiawi.
"Jika memang ada gerakan separatis, saya pikir aparat negara harus bisa memisahkannya dengan masyarakat sipil. Disini aparat harus belajar dari banyak peristiwa, jangan sampai aparat mencederai warga negara yang bukan OPM," ungkapnya.
Begitupun dengan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono yang mengutuk keras tindakan kelompok bersenjata yang tidak dapat dibenarkan.
"Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang Hak Asasi Manusi (HAM) dan melanggar primsip-prinsip kemanusiaan secara universal," ucapnya melalaui keterangan tertulis.
Penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Papua, sambungnya, akan menimbulkan instabilitas dan mengganggu keamanan di Papua.
"Maka dari itu, TNI maupun Polri harus segera mengambil langkah antisipatif untuk menghindari meluasnya dampak penyanderaan warga Papua oleh kelompok bersenjata," tegasnya.
Dave mengatakan, ketika kelompok bersenjata yang mengatasnamakan separatisme beraksi dan mengancam kedaulatan negara, TNI harus segera mengambil langkah untuk mengamankan negara.
"Begitu juga Polri yang merupakan alat keamanan negara harus mengambil langkah untuk segera memulihkan keamanan di Papua," jelasnya.
Dia juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan program percepatan pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Masyarakat Papua saat ini membutuhkan keamanan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan," ujarnya.
(sms)
