Ridwan Kamil Terima SK DPP, Pengurus Golkar Jabar Ajukan Gugatan
Kamis, 09 November 2017 - 15:51 WIB
Ridwan Kamil Terima SK DPP, Pengurus Golkar Jabar Ajukan Gugatan
A
A
A
Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Jawa Barat kecewa terhadap aksi penyerahan Surat Keputusan dukungan kepada Calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang dilakukan DPP Golkar di Jakarta, Kamis (9/11/2017). Sejumlah perwakilan PK Golkar Jabar yang hadir menolak terhadap upaya pemberian SK yang dilakukan DPP.
Perwakilan PK Golkar, yang juga Ketua PK Nagreg, Kabupaten Bandung, Yayan Heryana mengatakan, penyerahan SK kepada Ridwan Kamil yang berlangsung di Jakarta ternyata tidak sesuai dengan ungkapan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham saat bertemu di Pendopo, Sabtu 4 November lalu.
Saat itu, kata dia, Sekjen DPP mengatakan akan menyerahkan SK dukungan kepada Ridwan Kamil setelah menyerahkan ke DPD Golkar Jabar. Namun, kenyataannya SK diserahkan di Jakarta.
"Kami berkumpul sekarang karena di Jakarta dikabarkan Ridwan Kamil menerima SK dukungan di Jakarta. Tapi kemarin, Pak Idrus Marham akan menyerahkan SK itu terlebih dahulu ke DPD. Namun, nyatanya dilakukan di Jakarta. Kenapa, apakah mereka takut kepada kami. Kita tidak akan melakukan apa-apa, silahkan datang ke Jabar baik-baik," kata Yayan di salah satu rumah makan di Kota Bandung, Kamis (9/11/2017).
Dia menyebutkan, tindakan yang dilakukan DPP Golkar ini membuat semangat penolakan kader Golkar Jabar semakin kuat.
"Kalau kemarin, penolakan kami baru 500 derajat. Nah, sekarang naik menjadi 1.000 derajat," ujar dia.
Yayan menyebutkan, DPP telah melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi organisasi serta nurani hati kader Golkar di daerah. Sebab, kata dia, sebelumnya DPP telah menugaskan Dedi Mulyadi selaku ketua DPD Golkar Jabar untuk bertemu langsung dengan masyarakat agar elektabilitas dan popularitasnya meningkat.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga diminta untuk melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik (parpol) di Jabat dan salah satunya bersama Gerindra.
"Dengan kami itu semuanya sudah berjalan. Seperti komunikasi dengan Hanura. Komunikasinya sudah cair," kata dia.
Menurut dia, pengurus kecamatan Golkar Jabar tidak pernah mengenal sosok Ridwan Kamil yang diusung DPP Golkar untuk maju menjadi Cagub Jabar di Pilkada 2018, mendatang.
"Secara publik Ridwan Kamil itu s3bagai wali kota Bandung. Tapi, di Golkar kami tidak mengenalnya. Bahkan, sampai hari ini pun Ridwan Kamil tidak punya itikad baik bertemu dengan kami," ungkap dia.
Menurut dia, Pengurus Kecamatan Golkar Jabar akan melakukan upaya menggugat melalui meja Mahkamah Partai Golkar (MPG). Upaya tersebut untuk menolak SK pengusungan Ridwan Kamil.
"Ini adalah sebuah kritik yang cerdas. Biarkan, kami mundur selangkah, tapi untuk kemajuan yang lebih jauh," pungkas dia.
Sejumlahh Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar dari berbagai kabupaten/kota di Jabar menolak SK Dukungan terhadap Ridwan Kamil maju sebagai cagub di Pilkada 2018, mendatang.
Perwakilan PK Golkar, yang juga Ketua PK Nagreg, Kabupaten Bandung, Yayan Heryana mengatakan, penyerahan SK kepada Ridwan Kamil yang berlangsung di Jakarta ternyata tidak sesuai dengan ungkapan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham saat bertemu di Pendopo, Sabtu 4 November lalu.
Saat itu, kata dia, Sekjen DPP mengatakan akan menyerahkan SK dukungan kepada Ridwan Kamil setelah menyerahkan ke DPD Golkar Jabar. Namun, kenyataannya SK diserahkan di Jakarta.
"Kami berkumpul sekarang karena di Jakarta dikabarkan Ridwan Kamil menerima SK dukungan di Jakarta. Tapi kemarin, Pak Idrus Marham akan menyerahkan SK itu terlebih dahulu ke DPD. Namun, nyatanya dilakukan di Jakarta. Kenapa, apakah mereka takut kepada kami. Kita tidak akan melakukan apa-apa, silahkan datang ke Jabar baik-baik," kata Yayan di salah satu rumah makan di Kota Bandung, Kamis (9/11/2017).
Dia menyebutkan, tindakan yang dilakukan DPP Golkar ini membuat semangat penolakan kader Golkar Jabar semakin kuat.
"Kalau kemarin, penolakan kami baru 500 derajat. Nah, sekarang naik menjadi 1.000 derajat," ujar dia.
Yayan menyebutkan, DPP telah melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi organisasi serta nurani hati kader Golkar di daerah. Sebab, kata dia, sebelumnya DPP telah menugaskan Dedi Mulyadi selaku ketua DPD Golkar Jabar untuk bertemu langsung dengan masyarakat agar elektabilitas dan popularitasnya meningkat.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga diminta untuk melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik (parpol) di Jabat dan salah satunya bersama Gerindra.
"Dengan kami itu semuanya sudah berjalan. Seperti komunikasi dengan Hanura. Komunikasinya sudah cair," kata dia.
Menurut dia, pengurus kecamatan Golkar Jabar tidak pernah mengenal sosok Ridwan Kamil yang diusung DPP Golkar untuk maju menjadi Cagub Jabar di Pilkada 2018, mendatang.
"Secara publik Ridwan Kamil itu s3bagai wali kota Bandung. Tapi, di Golkar kami tidak mengenalnya. Bahkan, sampai hari ini pun Ridwan Kamil tidak punya itikad baik bertemu dengan kami," ungkap dia.
Menurut dia, Pengurus Kecamatan Golkar Jabar akan melakukan upaya menggugat melalui meja Mahkamah Partai Golkar (MPG). Upaya tersebut untuk menolak SK pengusungan Ridwan Kamil.
"Ini adalah sebuah kritik yang cerdas. Biarkan, kami mundur selangkah, tapi untuk kemajuan yang lebih jauh," pungkas dia.
Sejumlahh Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar dari berbagai kabupaten/kota di Jabar menolak SK Dukungan terhadap Ridwan Kamil maju sebagai cagub di Pilkada 2018, mendatang.
(sms)
