213.264 Warga Banten Belum Miliki E-KTP

213.264 Warga Banten Belum Miliki E-KTP
A
A
A
SERANG - Sebanyak 213.264 atau 2,82% warga di Provinsi Banten belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pemprov Banten menargetkan perekaman e-KTP selesai sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Maani Nina mengatakan, dari total penduduk Banten sebanyak 10.382.590 jiwa, sebanyak 7.549.281 merupakan wajib memiliki e-KTP.
"Masih ada 2,82% dari total jumlah penduduk Banten yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Kami targetkan pada 2017 ini bisa selesai. Jadi masih ada waktu pada 2018, pada semester pertama dapat selesai," kata Nina kepada wartawan, Rabu (8/11/2017).
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Banten bersama dengan setiap Disdukcapil kabupaten/kota se-Banten akan datang langsung ke daerah perbatasan dan kepulauan yang sulit terjangkau. Nina memastikan, ketersediaan tinta dan blanko KTP elektronik.
"Delapan kabupaten/kota sudah komitmen bahwa, proses pembuatan KTP elektronik tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis sepanjang prosedurnya dilakukan dengan benar," tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Maani Nina mengatakan, dari total penduduk Banten sebanyak 10.382.590 jiwa, sebanyak 7.549.281 merupakan wajib memiliki e-KTP.
"Masih ada 2,82% dari total jumlah penduduk Banten yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Kami targetkan pada 2017 ini bisa selesai. Jadi masih ada waktu pada 2018, pada semester pertama dapat selesai," kata Nina kepada wartawan, Rabu (8/11/2017).
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Banten bersama dengan setiap Disdukcapil kabupaten/kota se-Banten akan datang langsung ke daerah perbatasan dan kepulauan yang sulit terjangkau. Nina memastikan, ketersediaan tinta dan blanko KTP elektronik.
"Delapan kabupaten/kota sudah komitmen bahwa, proses pembuatan KTP elektronik tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis sepanjang prosedurnya dilakukan dengan benar," tandasnya.
(wib)