Hadiri Paripurna DPRD, Anies: Jangan Ada Lagi Praktik Korupsi
Selasa, 07 November 2017 - 14:41 WIB
Hadiri Paripurna DPRD, Anies: Jangan Ada Lagi Praktik Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Paripurna pelantikan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Hanura Fahmi Zulfikar, periode 2014-2019, Selasa (7/11/2017) berlangsung khidmat. Untuk pertama kalinya Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno menghadiri rapat paripurna.
Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sebuah wejangan khusus kepada anggota DPRD agar menghindrari praktik koruptif, sehingga anggaran Pemprov dapat terserap secara optimal untuk masyarakat.
"Jangan sampai ada lagi praktik-praktik korupsi, dan kita harus menahan diri dari semua temptation (godaan) ini. Jadi banyak sekali kalau peluang korupsi itu selalu ada, karena itu mari kita jaga baik-baik," ujar Anies di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Anies menegaskan, pihaknya tak ingin di kemudian hari melihat ada kongkalikong antara anggota DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Ya sebetulnya kita semua, kalau soal tata kelola itu pesan untuk semuanya. Enggak eksekutif enggak legislatif," tuturnnya.
"Dan kita sepakat kemarin bahwa pengelolaan anggaran dengan prinsip transparansi prinsip akuntabilitas dan kita ingin jangan sampai ini terulang dan ini harus jadi pelajaran bagi semuanya," tambah Anies.
Sekedar informasi, awal Juni 2016 Badan Reserse Kriminal Polri telah menahan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Hanura, Fahmi Zulfikar, terkait kasus pembelian uninterruptible power supply (UPS). Kasus seperti ini diharapkan tak berulang.
Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sebuah wejangan khusus kepada anggota DPRD agar menghindrari praktik koruptif, sehingga anggaran Pemprov dapat terserap secara optimal untuk masyarakat.
"Jangan sampai ada lagi praktik-praktik korupsi, dan kita harus menahan diri dari semua temptation (godaan) ini. Jadi banyak sekali kalau peluang korupsi itu selalu ada, karena itu mari kita jaga baik-baik," ujar Anies di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Anies menegaskan, pihaknya tak ingin di kemudian hari melihat ada kongkalikong antara anggota DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Ya sebetulnya kita semua, kalau soal tata kelola itu pesan untuk semuanya. Enggak eksekutif enggak legislatif," tuturnnya.
"Dan kita sepakat kemarin bahwa pengelolaan anggaran dengan prinsip transparansi prinsip akuntabilitas dan kita ingin jangan sampai ini terulang dan ini harus jadi pelajaran bagi semuanya," tambah Anies.
Sekedar informasi, awal Juni 2016 Badan Reserse Kriminal Polri telah menahan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Hanura, Fahmi Zulfikar, terkait kasus pembelian uninterruptible power supply (UPS). Kasus seperti ini diharapkan tak berulang.
(ysw)
