Tolak Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien, Kader Golkar Jabar Pecah
Tolak Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien, Kader Golkar Jabar Pecah
A
A
A
BANDUNG - Keputusan DPP Partai Golkar yang mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien di Pilgub Jawa Barat 2018 terus menuai protes arus bawah partai berlambang pohon beringin tersebut.
Setelah muncul protes dari para pengurus kecamatan, kini muncul petisi online yang juga berisi penolakan. Dalam petisi online yang dibuatnya, kader Golkar Kota Bandung Aat Safaat Hodijat mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yang dinilai tidak menaati konstitusi partai.
Menurut dia, DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD kabupaten/kota untuk taat pada AD/ART partai, peraturan organisasi dan juklak, namun mereka sendiri melanggar.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Wali kota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD Kabupaten/Kota.
Sementara, dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Jabar yang selain dihadiri oleh pengurus kabupaten/kota di Jabar juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jabar, bahkan DPP Partai Golkar, tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju dalam Pilgub Jabar dari Partai Golkar.
"DPD kabupaten/kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” tegas Aat saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2017).
Keputusan Tim Pilkada Pusat, tambah Aat, telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jabar yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang.
"Jelas ini mencederai kehormatan kader Golkar, suara mereka tidak didengar lagi, padahal mereka yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat," tegasnya lagi.
Jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar, Aat menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar untuk memboikot keputusan tersebut. Kader di Jabar, menurut dia, sangat merindukan kader terbaiknya dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur.
"Ya lawan saja. Saya membuat petisi online, ini baru awal saja, perlawanan kader ini akan berlanjut jika keputusan DPP tidak diubah. Kader di Jawa Barat hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju, bukan yang lain," bebernya.
Aat juga menilai, keputusan DPP Golkar kontraproduktif bagi Golkar. Dengan kepemilikan 17 kursi di DPRD Jabar, seharusnya Golkar tak memilih bergabung dengan parpol pengusung Ridwan Kamil hanya karena alasan elektabilitas Wali Kota Bandung itu. Apalagi, kemunculan Daniel Mutaqien Syafiuddin tidak didukung penuh kader Golkar di Jabar.
"Ini kontraproduktif. Elektabilitas itu bukan hal yang pasti, yang pasti hanya kematian milik Allah. Kalau keputusan ini terus dipaksakan, mesin Golkar di Jabar pun tak akan bergerak," pungkasnya.
Setelah muncul protes dari para pengurus kecamatan, kini muncul petisi online yang juga berisi penolakan. Dalam petisi online yang dibuatnya, kader Golkar Kota Bandung Aat Safaat Hodijat mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yang dinilai tidak menaati konstitusi partai.
Menurut dia, DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD kabupaten/kota untuk taat pada AD/ART partai, peraturan organisasi dan juklak, namun mereka sendiri melanggar.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Wali kota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD Kabupaten/Kota.
Sementara, dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Jabar yang selain dihadiri oleh pengurus kabupaten/kota di Jabar juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jabar, bahkan DPP Partai Golkar, tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju dalam Pilgub Jabar dari Partai Golkar.
"DPD kabupaten/kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” tegas Aat saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2017).
Keputusan Tim Pilkada Pusat, tambah Aat, telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jabar yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang.
"Jelas ini mencederai kehormatan kader Golkar, suara mereka tidak didengar lagi, padahal mereka yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat," tegasnya lagi.
Jika keputusan pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar, Aat menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar untuk memboikot keputusan tersebut. Kader di Jabar, menurut dia, sangat merindukan kader terbaiknya dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi untuk menjadi Gubernur.
"Ya lawan saja. Saya membuat petisi online, ini baru awal saja, perlawanan kader ini akan berlanjut jika keputusan DPP tidak diubah. Kader di Jawa Barat hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju, bukan yang lain," bebernya.
Aat juga menilai, keputusan DPP Golkar kontraproduktif bagi Golkar. Dengan kepemilikan 17 kursi di DPRD Jabar, seharusnya Golkar tak memilih bergabung dengan parpol pengusung Ridwan Kamil hanya karena alasan elektabilitas Wali Kota Bandung itu. Apalagi, kemunculan Daniel Mutaqien Syafiuddin tidak didukung penuh kader Golkar di Jabar.
"Ini kontraproduktif. Elektabilitas itu bukan hal yang pasti, yang pasti hanya kematian milik Allah. Kalau keputusan ini terus dipaksakan, mesin Golkar di Jabar pun tak akan bergerak," pungkasnya.
(nag)
Explore More