Rekrutmen Polisi, Aher Minta Polda Jabar Prioritaskan Lulusan Pesantren dan Fasih Baca Alquran
Selasa, 31 Oktober 2017 - 09:05 WIB
Rekrutmen Polisi, Aher Minta Polda Jabar Prioritaskan Lulusan Pesantren dan Fasih Baca Alquran
A
A
A
BANDUNG - Polda dan Pemprov Jabar sepakat untuk memprioritaskan putra daerah dalam rekrutmen bintara Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meski begitu, seleksi ketat tetap harus dilalui sehingga anggota polisi yang terpilih benar-benar berkualitas.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengemukakan, MoU rekrutmen anggota Polri ini merupakan wujud kerja sama dalam bidang pemberdayaan manusia. Aher menyarankan Polda Jabar merekrut anggota Polri dari pesantren yang memiliki kemampuan fasih baca Alquran dan Hadis.
"Tentu ini sangat berguna pada pendekatan keamanan. Pendekatan agama, budaya, dan kultural, lebih baik dibandingkan formal. Koordinasi akan lebih mudah," tandas Aher dalam sambutannya seusai penandatanganan MoU di ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 30 Oktober 2017.
Aher menyatakan, dia melihat generasi muda Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Misalnya dari Ujung Genteng, Sukabumi ada yang cerdas, namun tidak punya momentum dan akses untuk menjadi anggota Polri. Begitu juga putra daerah Pangandaran. "Nah kira-kira sisi ini yang akan disentuh, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM)," ujar Gubernur.
Smenetara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, dalam rekrutmen anggota Polri, Polda dan Pemprov Jabar sepakat harus clean and clear (bersih dan transparan). Jika ada yang main-main akan dipidanakan karena Polri ingin polisi yang profesional.
"Sekarang dari awal harus bersih-bersih, trainingnya harus bersih. Insya Allah akan menghasilkan polisi-polisi bersih. Kalau masuk polisi calon harus mengeluarkan biaya Rp100 juta-Rp200 juta, sedangkam gaji bintara hanya Rp3 juta-Rp4 juta, dari mana dia bisa mengembalikan dana itu. Yang ada dia peras sana sini dan jika ketahuan tentu ada tindakan, dipecat," kata Agung
Dalam acara ini, ujar Kapolda, pihaknya didampingi pejabat utama Polda Jabar dan para kapolres sehingga MoU terkait rekrutmen anggota Polri ini bisa segera diimplementasikan. Siswa kelas tiga SMA dan SMK yang terpilih dilatih, sehingga ketika ada rekrutmen sebagai anggota Polri, mereka telah siap dan memenuhi syarat.
Putra daerah yang lolos, kata Kapolda, akan dikembalikan untuk memgabdi di daerah masing-masing. Mereka tidak bisa memilih tempat bertugas. Anggota Polri harus siap ditempatkan dan ditugaskan di mana pun. Tidak bisa meminta hanya ditugaskan di Polrestabes Bandung.
“Di kepolisian ada rekrutmen, tentu kami ingin polda merekrut anak-anak Jabar yang baik dan mumpuni. Mereka diluluskan bukan hanya karena putra daerah, tetapi kualitasnya. Unggul secara natural dan disiapkan dari awal," katanya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengemukakan, MoU rekrutmen anggota Polri ini merupakan wujud kerja sama dalam bidang pemberdayaan manusia. Aher menyarankan Polda Jabar merekrut anggota Polri dari pesantren yang memiliki kemampuan fasih baca Alquran dan Hadis.
"Tentu ini sangat berguna pada pendekatan keamanan. Pendekatan agama, budaya, dan kultural, lebih baik dibandingkan formal. Koordinasi akan lebih mudah," tandas Aher dalam sambutannya seusai penandatanganan MoU di ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 30 Oktober 2017.
Aher menyatakan, dia melihat generasi muda Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Misalnya dari Ujung Genteng, Sukabumi ada yang cerdas, namun tidak punya momentum dan akses untuk menjadi anggota Polri. Begitu juga putra daerah Pangandaran. "Nah kira-kira sisi ini yang akan disentuh, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM)," ujar Gubernur.
Smenetara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, dalam rekrutmen anggota Polri, Polda dan Pemprov Jabar sepakat harus clean and clear (bersih dan transparan). Jika ada yang main-main akan dipidanakan karena Polri ingin polisi yang profesional.
"Sekarang dari awal harus bersih-bersih, trainingnya harus bersih. Insya Allah akan menghasilkan polisi-polisi bersih. Kalau masuk polisi calon harus mengeluarkan biaya Rp100 juta-Rp200 juta, sedangkam gaji bintara hanya Rp3 juta-Rp4 juta, dari mana dia bisa mengembalikan dana itu. Yang ada dia peras sana sini dan jika ketahuan tentu ada tindakan, dipecat," kata Agung
Dalam acara ini, ujar Kapolda, pihaknya didampingi pejabat utama Polda Jabar dan para kapolres sehingga MoU terkait rekrutmen anggota Polri ini bisa segera diimplementasikan. Siswa kelas tiga SMA dan SMK yang terpilih dilatih, sehingga ketika ada rekrutmen sebagai anggota Polri, mereka telah siap dan memenuhi syarat.
Putra daerah yang lolos, kata Kapolda, akan dikembalikan untuk memgabdi di daerah masing-masing. Mereka tidak bisa memilih tempat bertugas. Anggota Polri harus siap ditempatkan dan ditugaskan di mana pun. Tidak bisa meminta hanya ditugaskan di Polrestabes Bandung.
“Di kepolisian ada rekrutmen, tentu kami ingin polda merekrut anak-anak Jabar yang baik dan mumpuni. Mereka diluluskan bukan hanya karena putra daerah, tetapi kualitasnya. Unggul secara natural dan disiapkan dari awal," katanya.
(wib)
