Lantik Wakil Wali Kota Madiun, Gubernur Ingatkan Kepala Daerah Paham Aturan
Lantik Wakil Wali Kota Madiun, Gubernur Ingatkan Kepala Daerah Paham Aturan
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan agar kepala daerah memahami peraturan perundang-undangan dengan baik serta fokus pada pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Saya mengingatkan, jalan semakin hari semakin ‘licin’ karena ruang publik semakin terbuka. Jadi proses pembangunan memerlukan kehati-hatian yang luar biasa,” kata Gubernur saat melantik Wakil Wali Kota Madiun Armaya sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (26/10/2017).
Gubernur menyampaikan ada dua hal mendasar dalam good governance, yaitu perencaaan (e-planning) dan pengelolaan angaran secara elektronik (e-budgeting). “Tidak ada birokrasi yang tiba-tiba, setiap program harus melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Aggaran Sementara (KUA-PPAS).” ujarnya.
Terkait e-budgeting, diharapkan saat KUA-PPAS seluruh dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan anggarannya secara rinci. Setelah itu, dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat.
Pelantikan Wakil Wali Kota Madiun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-8146 tanggal 4 Oktober 2017. Kepada Wakil Wali Kota yang baru saja dilantik, Pakde Karwo -sapaan lekat Gubernur Jatim- menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan tanggungjawab yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun.
Salah satu beban Kota Madiun, lanjut Pakde Karwo, adalah semakin melebarnya disparitas. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun harus mengurus yang di pinggiran lebih serius daripada yang tengah.
“Inilah yang dinamakan pembangunan inklusi dimana rakyat kecil merasakan pembangunan. Tidak ada gunanya pembangunan tinggi bila yang didapat rakyat justru sebaliknya,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
“Saya mengingatkan, jalan semakin hari semakin ‘licin’ karena ruang publik semakin terbuka. Jadi proses pembangunan memerlukan kehati-hatian yang luar biasa,” kata Gubernur saat melantik Wakil Wali Kota Madiun Armaya sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (26/10/2017).
Gubernur menyampaikan ada dua hal mendasar dalam good governance, yaitu perencaaan (e-planning) dan pengelolaan angaran secara elektronik (e-budgeting). “Tidak ada birokrasi yang tiba-tiba, setiap program harus melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Aggaran Sementara (KUA-PPAS).” ujarnya.
Terkait e-budgeting, diharapkan saat KUA-PPAS seluruh dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan anggarannya secara rinci. Setelah itu, dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat.
Pelantikan Wakil Wali Kota Madiun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-8146 tanggal 4 Oktober 2017. Kepada Wakil Wali Kota yang baru saja dilantik, Pakde Karwo -sapaan lekat Gubernur Jatim- menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan tanggungjawab yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun.
Salah satu beban Kota Madiun, lanjut Pakde Karwo, adalah semakin melebarnya disparitas. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun harus mengurus yang di pinggiran lebih serius daripada yang tengah.
“Inilah yang dinamakan pembangunan inklusi dimana rakyat kecil merasakan pembangunan. Tidak ada gunanya pembangunan tinggi bila yang didapat rakyat justru sebaliknya,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
(wib)
Explore More