Partai Golkar Rugi jika Usung Ridwan Kamil
A
A
A
BANDUNG - Jika Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil dalam Pilgub Jawa Barat 2018, hal itu akan merugikan partai berlambang pohon beringin itu. Ajang Pilgub Jabar 2018 seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi Golkar untuk menampilkan kadernya sebagai calon pemimpin.
Menurut pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi, ajang Pilgub Jabar 2018 seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi Golkar untuk menampilkan kadernya sebagai calon pemimpin. Terlebih, sejak era reformasi Golkar tidak memiliki kader yang mumpuni di Jabar.
"Kader yang media darling, berhasil di mata publik, dan disukai publik, Golkar belum punya sejak era reformasi," beber Muradi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (26/10/2017).
Dia menilai, rencana Golkar mengusung Ridwan Kamil hanya akan merugikan partai yang memiliki 17 kursi di DPRD Jabar itu, terutama saat ajang Pileg 2019. Menurutnya, ketiadaan kader di ajang Pilgub Jabar 2018 otomatis akan menggerus kepercayaan diri kader Golkar. Bahkan, bukan tidak mungkin kader Golkar kecewa dengan rencana tersebut.
"Kalau saya jadi kader, buat apa capek-capek dari bawah, kalau ternyata tidak dipilih, tidak dipercaya. Akan ada demoralisasi dari kader dan bukan tidak mungkin mereka marah dan akan menggerus suara," paparnya.
Selain itu, kata Muradi, pengusungan kader di ajang kontestasi politik tentu akan memberikan kebanggaan bagi Golkar. Tidak hanya itu, dengan mengusung kadernya sendiri, ongkos politik yang dikeluarkan Golkar akan lebih kecil ketimbang mengusung non-kader. "Partai harus punya marwah. Saya melihat Golkar punya Dedi Mulyadi yang pantas untuk diusung," tandas Muradi.
Hal senada diungkapkan pakar politik dan pemerintahan Unpad lainnya Firman Manan. Menurutnya, semakin banyak kandidat cagub/cawagub yang bertarung di Pilgub Jabar, semakin memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
Firman pun meyakini, semakin banyaknya pilihan, akan semakin banyak juga cagub/cawagub berkualitas. Meski belum memenuhi syarat minimal pengusungan cagub/cawagub (20 kursi di DPRD Jabar), Golkar bisa menggandeng partai lain untuk berkoalisi. Firman juga menyebutkan, Golkar memiliki kader yang mumpuni untuk diusung menjadi cagub Jabar.
"Sekarang ini kan Golkar punya Dedi Mulyadi yang layak untuk diusung," sebutnya seraya mengatakan, Dedi Mulyadi memiliki kapabilitas yang baik sebagai cagub Jabar.
Firman menambahkan, selain Golkar, PDIP yang memiliki 20 kursi di DPRD Jabar pun sebaiknya mengusung cagub/cawagub sendiri. Apalagi, PDIP sudah memenuhi syarat minimal pengusungan cagub/cawagub tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
"PDIP pun telah menjaring kandidatnya. Jadi akan lebih bagus kalau pasangan calonnya lebih banyak karena masyarakat akan banyak pilihan," pungkasnya.
Terpisah, Ridwan Kamil mengaku tak khawatir jika dirinya tidak diusung Golkar. Bagi pria yang akrab disapa Emil itu, koalisi NasDem, PKB, dan PPP yang sudah terbangun sudah cukup untuk mengantarkannya ke Pilgub Jabar 2018.
"Enggak (diusung Golkar) juga enggak masalah," katanya seraya memastikan akan terus berupaya meningkatkan elektabilitasnya.
Menurut pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi, ajang Pilgub Jabar 2018 seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi Golkar untuk menampilkan kadernya sebagai calon pemimpin. Terlebih, sejak era reformasi Golkar tidak memiliki kader yang mumpuni di Jabar.
"Kader yang media darling, berhasil di mata publik, dan disukai publik, Golkar belum punya sejak era reformasi," beber Muradi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (26/10/2017).
Dia menilai, rencana Golkar mengusung Ridwan Kamil hanya akan merugikan partai yang memiliki 17 kursi di DPRD Jabar itu, terutama saat ajang Pileg 2019. Menurutnya, ketiadaan kader di ajang Pilgub Jabar 2018 otomatis akan menggerus kepercayaan diri kader Golkar. Bahkan, bukan tidak mungkin kader Golkar kecewa dengan rencana tersebut.
"Kalau saya jadi kader, buat apa capek-capek dari bawah, kalau ternyata tidak dipilih, tidak dipercaya. Akan ada demoralisasi dari kader dan bukan tidak mungkin mereka marah dan akan menggerus suara," paparnya.
Selain itu, kata Muradi, pengusungan kader di ajang kontestasi politik tentu akan memberikan kebanggaan bagi Golkar. Tidak hanya itu, dengan mengusung kadernya sendiri, ongkos politik yang dikeluarkan Golkar akan lebih kecil ketimbang mengusung non-kader. "Partai harus punya marwah. Saya melihat Golkar punya Dedi Mulyadi yang pantas untuk diusung," tandas Muradi.
Hal senada diungkapkan pakar politik dan pemerintahan Unpad lainnya Firman Manan. Menurutnya, semakin banyak kandidat cagub/cawagub yang bertarung di Pilgub Jabar, semakin memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
Firman pun meyakini, semakin banyaknya pilihan, akan semakin banyak juga cagub/cawagub berkualitas. Meski belum memenuhi syarat minimal pengusungan cagub/cawagub (20 kursi di DPRD Jabar), Golkar bisa menggandeng partai lain untuk berkoalisi. Firman juga menyebutkan, Golkar memiliki kader yang mumpuni untuk diusung menjadi cagub Jabar.
"Sekarang ini kan Golkar punya Dedi Mulyadi yang layak untuk diusung," sebutnya seraya mengatakan, Dedi Mulyadi memiliki kapabilitas yang baik sebagai cagub Jabar.
Firman menambahkan, selain Golkar, PDIP yang memiliki 20 kursi di DPRD Jabar pun sebaiknya mengusung cagub/cawagub sendiri. Apalagi, PDIP sudah memenuhi syarat minimal pengusungan cagub/cawagub tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
"PDIP pun telah menjaring kandidatnya. Jadi akan lebih bagus kalau pasangan calonnya lebih banyak karena masyarakat akan banyak pilihan," pungkasnya.
Terpisah, Ridwan Kamil mengaku tak khawatir jika dirinya tidak diusung Golkar. Bagi pria yang akrab disapa Emil itu, koalisi NasDem, PKB, dan PPP yang sudah terbangun sudah cukup untuk mengantarkannya ke Pilgub Jabar 2018.
"Enggak (diusung Golkar) juga enggak masalah," katanya seraya memastikan akan terus berupaya meningkatkan elektabilitasnya.
(zik)