Dugaan Korupsi Dana Gempa, Polda Sebut Keterangan Saksi Belum Sinkron
Rabu, 25 Oktober 2017 - 20:37 WIB
Dugaan Korupsi Dana Gempa, Polda Sebut Keterangan Saksi Belum Sinkron
A
A
A
YOGYAKARTA - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menyidik dugaan korupsi dana gempa di Desa Jatimulyo, Dlingo, Bantul. Direskrimus Polda DIY Kombes Gatot Agus Budi mengatakan, masih terus mendalami keterangan sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan sejak 2015 silam.
“Masih banyak keterangan yang belum sinkron. Dokumen bukti pembayaran masih belum ditemukan karena kejadiannya sudah cukup lama,” terangnya, Rabu (25/10/2017).
Meski begitu, Kepolisian tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini. Gatot juga meminta masyarakat bersabar. “Pelan-pelan,” ujarnya.
Sementara itu warga Banyuurip, Jatimulyo Dlingo, Safrudin Tamar menceritakan, ayahnya sendiri menjadi korban pemotongan dana rekonstruksi tersebut. Seharusnya ayahnya berhak atas dana rekonstruksi sebesar Rp15 juta, namun dalam kenyataanya hanya menerima Rp7 juta atau dipotong oleh oknum sebesar Rp8 juta. “Ayah saya bernama Wagirah warga RT 01 Dusun Banyuurip. Pemotongan ini juga terjadi pada warga yang lain,” tegas Tamar.
Menurut Tamar, ayahnya ini juga sudah menjalani pemeriksa di Polda DIY sekitar 2015 silam. “Saat itu sejumlah saksi yang diperiksa bersama ayah saya juga membenarkan adanya pemotongan dana rekonstruksi ini,” jelasnya.
Sebelumnya Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan supervisi dan koordinasi terhadap penanganan kasus ini mengingat sudah dua tahun berjalan belum juga ada kemajuan. “Mari kita kawal kasus ini bersama-sama,” tegasnya.
“Masih banyak keterangan yang belum sinkron. Dokumen bukti pembayaran masih belum ditemukan karena kejadiannya sudah cukup lama,” terangnya, Rabu (25/10/2017).
Meski begitu, Kepolisian tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini. Gatot juga meminta masyarakat bersabar. “Pelan-pelan,” ujarnya.
Sementara itu warga Banyuurip, Jatimulyo Dlingo, Safrudin Tamar menceritakan, ayahnya sendiri menjadi korban pemotongan dana rekonstruksi tersebut. Seharusnya ayahnya berhak atas dana rekonstruksi sebesar Rp15 juta, namun dalam kenyataanya hanya menerima Rp7 juta atau dipotong oleh oknum sebesar Rp8 juta. “Ayah saya bernama Wagirah warga RT 01 Dusun Banyuurip. Pemotongan ini juga terjadi pada warga yang lain,” tegas Tamar.
Menurut Tamar, ayahnya ini juga sudah menjalani pemeriksa di Polda DIY sekitar 2015 silam. “Saat itu sejumlah saksi yang diperiksa bersama ayah saya juga membenarkan adanya pemotongan dana rekonstruksi ini,” jelasnya.
Sebelumnya Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan supervisi dan koordinasi terhadap penanganan kasus ini mengingat sudah dua tahun berjalan belum juga ada kemajuan. “Mari kita kawal kasus ini bersama-sama,” tegasnya.
(wib)
