Rawan Disalahgunakan, JCW Dorong KPK Awasi Penggunaan Danais DIY
Jum'at, 01 Januari 2021 - 14:21 WIB
loading...
Kantor Gubernur DIY. Foto dik iNews.id
A
A
A
YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2021 akan mendapatkan dana keistimewaan (Danais) Rp1,32 triliun. Danais itu rencananya akan lebih diperuntukkan urusan kepentingan kebudayaan. Agar pengunaannya tepat sasaran, maka semua pihak dan stakeholder harus dilibatkan. (Baca juga: Belanja Infrastruktur PUPR di 2020 Capai Rp87,5 Triliun, Ini Rinciannya)
Aktivias anti korupsi, Jogja Corrupton Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan pengawasan dan pelibatan masyarakat ini penting. Sebab jika pengawasn dan pelibatan masyarakat minin, pengunaan danais sangat rawan disalahgunakan. Termasuk harus ada pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terhadap pengelolaan dan pengunaan Danais tersebut.
“Banyaknya dana keistimewaan itu rawan diselewengkan dan dapat melahirkan benih-benih korupsi, maka JCW mendorong KPK untuk melakukan pengawasan secara ketat,” kata Kamba, Jumat (1/1/2021).
Kanba menjelaskan pengawasan KPK diperlukan. Selain bagian dari tugas KPK, juga sebagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi. (Baca juga: KPK Jamin Pemerintah Hati-hati dan Mitigasi Risiko Pengadaaan Vaksin Corona)
Selain itu, JCW juga meminta transparansi KPK, dalam penangganan kasus dugaaan dugaan korupsi pembangunan proyek Stadion Mandala Krida APBD DIY Tahun Anggaran 2016-2017 dengan pagu anggaran Rp85,845 miliar. Sebab meski KPK sudah memanggil sejumlah nama untuk dimintai keterangan, namun KPK masih enggan menyampaikan para tersangka ke publik.
“Hingga pergantian tahun 2020 ke 2021 KPK belum juga mempublikasikan nama para tersangka. Justru ditengah proses penyidikan, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jumat (4/12/2020),” ungkapnya.
Aktivias anti korupsi, Jogja Corrupton Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan pengawasan dan pelibatan masyarakat ini penting. Sebab jika pengawasn dan pelibatan masyarakat minin, pengunaan danais sangat rawan disalahgunakan. Termasuk harus ada pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terhadap pengelolaan dan pengunaan Danais tersebut.
“Banyaknya dana keistimewaan itu rawan diselewengkan dan dapat melahirkan benih-benih korupsi, maka JCW mendorong KPK untuk melakukan pengawasan secara ketat,” kata Kamba, Jumat (1/1/2021).
Kanba menjelaskan pengawasan KPK diperlukan. Selain bagian dari tugas KPK, juga sebagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi. (Baca juga: KPK Jamin Pemerintah Hati-hati dan Mitigasi Risiko Pengadaaan Vaksin Corona)
Selain itu, JCW juga meminta transparansi KPK, dalam penangganan kasus dugaaan dugaan korupsi pembangunan proyek Stadion Mandala Krida APBD DIY Tahun Anggaran 2016-2017 dengan pagu anggaran Rp85,845 miliar. Sebab meski KPK sudah memanggil sejumlah nama untuk dimintai keterangan, namun KPK masih enggan menyampaikan para tersangka ke publik.
“Hingga pergantian tahun 2020 ke 2021 KPK belum juga mempublikasikan nama para tersangka. Justru ditengah proses penyidikan, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jumat (4/12/2020),” ungkapnya.
(don)
Lihat Juga :
