Jika Didukung PPP, Ridwan Kamil Janji Buat Perda Pesantren di Jabar
Senin, 23 Oktober 2017 - 14:07 WIB
Jika Didukung PPP, Ridwan Kamil Janji Buat Perda Pesantren di Jabar
A
A
A
BANDUNG - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren jika PPP memberikan dukungan politik untuk maju di Pemilihan Gubernur Jabar 2018. Ridwan Kami menyebutkan, pembuatan Perda Pesantren ini sebagai bentuk dukungan politik dan untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik.
Menurut dia, Perda Pesantren ini belum ada di Jawa Barat. Dengan adanya perda tersebut diharapkan tidak ada lagi kiai dan santri yang meminta proposal kepada pemerintah. Dia menyebutkan, perda tersebut akan menjadi salah satu program ketika menjadi gubernur Jabar nanti.
"Ini adalah salah satu visi saya yang utama terkait pesantren," kata Wali Kota Bandung yang biasa disapa Emil saat ditemui dinkawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (22/10/2017).
Emil mengungkapkan, dengan adanya perda tersebut, maka para kiai dan santri di Jawa Barat tidak perlu lagi meminta proposal kepada pemerintah daerah. Sebab, kata Emil, selama ini pesantren mendapatkan eksistensinya dari sumbangan-sumbangan seadanya. "Maka dari itu saya akan buat perda ini sebagai dasar hukum agar pesantren bisa diurus dengan proporsional," katanya.
Emil menyebutkan, perda ini diharapkan dapat menjadi perubahan lebih baik dalam mengembangkan pesantren dan santri di Jabar. "Harusnya negara yang turun. Jadi, kiai tidak perlu meminta proposal lagi. Santri jangan telantar lagi. Karena itu, saya akan membuat Perda Pesantren," ujarnya.
Menurut dia, Perda Pesantren ini belum ada di Jawa Barat. Dengan adanya perda tersebut diharapkan tidak ada lagi kiai dan santri yang meminta proposal kepada pemerintah. Dia menyebutkan, perda tersebut akan menjadi salah satu program ketika menjadi gubernur Jabar nanti.
"Ini adalah salah satu visi saya yang utama terkait pesantren," kata Wali Kota Bandung yang biasa disapa Emil saat ditemui dinkawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (22/10/2017).
Emil mengungkapkan, dengan adanya perda tersebut, maka para kiai dan santri di Jawa Barat tidak perlu lagi meminta proposal kepada pemerintah daerah. Sebab, kata Emil, selama ini pesantren mendapatkan eksistensinya dari sumbangan-sumbangan seadanya. "Maka dari itu saya akan buat perda ini sebagai dasar hukum agar pesantren bisa diurus dengan proporsional," katanya.
Emil menyebutkan, perda ini diharapkan dapat menjadi perubahan lebih baik dalam mengembangkan pesantren dan santri di Jabar. "Harusnya negara yang turun. Jadi, kiai tidak perlu meminta proposal lagi. Santri jangan telantar lagi. Karena itu, saya akan membuat Perda Pesantren," ujarnya.
(wib)
