Pemprov Jabar Luncurkan Kartu Pegawai Terintegrasi NPWP hingga ATM
Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:55 WIB
Pemprov Jabar Luncurkan Kartu Pegawai Terintegrasi NPWP hingga ATM
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat resmi meluncurkan kartu identitas pegawai terintegrasi sebagai terobosan untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dari para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar.
Selain kartu identitas, para PNS Pemprov Jabar dapat menggunakan kartu yang diberi nama kartu Jabar Ngahiji itu sebagai kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga anjungan tunai mandiri (ATM). Terobosan itu merupakan hasil kerja sama yang digagas Pemprov Jabar bersama Direktorat Jenderal Pajak.
Kepala Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, untuk tahap awal, kartu pintar ini akan diberlakukan di lingkungan Pemprov Jabar. Ke depan, kartu serupa bakal digunakan masyarakat umum untuk memperoleh berbagai pelayanan umum.
"Saya sudah tandatangani (perjanjian) mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia, saya berterima kasih," tutur Ken seusai penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov Jabar dan Dirjen Pajak, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/10/2017).
Ken menjelaskan, ruang lingkup nota kesepahaman kerja sama meliputi pemanfaatan kartu Jabar Ngahiji sebagai kartu NPWP sekaligus koordinasi dan asistensinya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.
"Selain itu, kami juga bekerja sama dalam kegiatan di bidang perpajakan, konfirmasi status wajib pajak, dan optimalisasi pajak serta retribusi daerah melalui kerja sama pemanfaatan data dan informasi," paparnya.
Ken menyebutkan, Pemprov Jabar memiliki kesiapan yang baik dibandingkan daerah lain dalam penerapan teknologi ini. Bahkan, kata Ken, peluncuran kartu identitas pegawai terintegrasi ini menjadi yang pertama di dunia.
"Kartu ini merupakan platform yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat, mulai dari transaksi perbankan, NPWP, dan laporan SPT (surat pajak tahunan). Bahkan, kalau mau nanti bisa sampai ke e-Toll," timpalnya.
Pihaknya pun berharap, peluncuran kartu identitas pegawai terintegrasi di lingkungan Pemprov Jabar ini bisa menjadi pemicu bagi daerah lainnya agar menerapkan teknologi serupa. Sehingga, optimalisasi transaksi, terutama transaksi pajak bisa optimal. "Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama ini akan diikuti pemda-pemda lain," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bangga karena Pemropv Jabar menjadi pemerintah daerah pertama yang meluncurkan kartu pintar ini. Gubernur yang akrab disapa Aher itu pun menyambut baik inovasi kartu tersebut.
"Kita menyambut baik inovasi ini. Kita mengikuti perkembangan teknologi dunia. Saya kira ini membuat praktis. Atas nama pemprov saya ucapkan terima kasih, khususnya kepada Dirjen Pajak yang telah menjadikan Jabar yang pertama," tuturnya.
Aher menambahkan, meskipun baru bisa dinikmati PNS di lingkungan Pemprov Jabar, namun Aher yakin, kartu pintar ini akan segera dinikmati masyarakat umum.
"PNS di Pemrov Jabar sendiri jumlahnya 40.000 orang, saya harap inovasi ini berjalan sukses dan bisa diterapkan menyusul di kabupaten/kota di Jabar," tandasnya.
Pemprov Jawa Barat resmi meluncurkan kartu identitas pegawai terintegrasi sebagai terobosan untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dari PNS di lingkungan Pemprov Jabar.
Selain kartu identitas, para PNS Pemprov Jabar dapat menggunakan kartu yang diberi nama kartu Jabar Ngahiji itu sebagai kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga anjungan tunai mandiri (ATM). Terobosan itu merupakan hasil kerja sama yang digagas Pemprov Jabar bersama Direktorat Jenderal Pajak.
Kepala Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, untuk tahap awal, kartu pintar ini akan diberlakukan di lingkungan Pemprov Jabar. Ke depan, kartu serupa bakal digunakan masyarakat umum untuk memperoleh berbagai pelayanan umum.
"Saya sudah tandatangani (perjanjian) mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia, saya berterima kasih," tutur Ken seusai penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov Jabar dan Dirjen Pajak, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/10/2017).
Ken menjelaskan, ruang lingkup nota kesepahaman kerja sama meliputi pemanfaatan kartu Jabar Ngahiji sebagai kartu NPWP sekaligus koordinasi dan asistensinya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.
"Selain itu, kami juga bekerja sama dalam kegiatan di bidang perpajakan, konfirmasi status wajib pajak, dan optimalisasi pajak serta retribusi daerah melalui kerja sama pemanfaatan data dan informasi," paparnya.
Ken menyebutkan, Pemprov Jabar memiliki kesiapan yang baik dibandingkan daerah lain dalam penerapan teknologi ini. Bahkan, kata Ken, peluncuran kartu identitas pegawai terintegrasi ini menjadi yang pertama di dunia.
"Kartu ini merupakan platform yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat, mulai dari transaksi perbankan, NPWP, dan laporan SPT (surat pajak tahunan). Bahkan, kalau mau nanti bisa sampai ke e-Toll," timpalnya.
Pihaknya pun berharap, peluncuran kartu identitas pegawai terintegrasi di lingkungan Pemprov Jabar ini bisa menjadi pemicu bagi daerah lainnya agar menerapkan teknologi serupa. Sehingga, optimalisasi transaksi, terutama transaksi pajak bisa optimal. "Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama ini akan diikuti pemda-pemda lain," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bangga karena Pemropv Jabar menjadi pemerintah daerah pertama yang meluncurkan kartu pintar ini. Gubernur yang akrab disapa Aher itu pun menyambut baik inovasi kartu tersebut.
"Kita menyambut baik inovasi ini. Kita mengikuti perkembangan teknologi dunia. Saya kira ini membuat praktis. Atas nama pemprov saya ucapkan terima kasih, khususnya kepada Dirjen Pajak yang telah menjadikan Jabar yang pertama," tuturnya.
Aher menambahkan, meskipun baru bisa dinikmati PNS di lingkungan Pemprov Jabar, namun Aher yakin, kartu pintar ini akan segera dinikmati masyarakat umum.
"PNS di Pemrov Jabar sendiri jumlahnya 40.000 orang, saya harap inovasi ini berjalan sukses dan bisa diterapkan menyusul di kabupaten/kota di Jabar," tandasnya.
Pemprov Jawa Barat resmi meluncurkan kartu identitas pegawai terintegrasi sebagai terobosan untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dari PNS di lingkungan Pemprov Jabar.
(sms)
