Minggu Pagi, PDIP Umumkan Pasangan Cagub-Cawagub Pilkada Jatim dan Sulsel
Jum'at, 13 Oktober 2017 - 19:52 WIB
Minggu Pagi, PDIP Umumkan Pasangan Cagub-Cawagub Pilkada Jatim dan Sulsel
A
A
A
JAKARTA - PDI Perjuangan segera mengumumkan pasangan calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akhir pekan ini. Pengumumkan akan disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 15 Oktober 2017.
“Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri akan langsung mengumumkan nama-nama pasangan calon untuk pilkada di kedua provinsi tersebut. Acara akan digelar pada Minggu, 15 Oktober pukul 09.30 WIB di Kantor DPP PDI Perjuangan,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada pers, Jumat (13/10/2017) malam.
Hasto mengatakan, pasangan calon untuk pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dipilih diumumkan pada kesempatan pertama. Hal itu selain mencerminkan ke-Indonesia-an kita, juga menggambarkan posisi politik PDI Perjuangan yang menempatkan semua daerah sama, setara, dan memiliki arti penting sebagai pembentuk wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke.
“Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempatkan sebagai satu kesatuan kepemimpinan yang solid, teruji, dan berpengalaman, suatu kepemimpinan yang menyatukan. PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang menempatkan rakyat sebagai sumber inspirasi, kepemimpinan yang tidak hanya menyelesaikan masalah rakyat, namun juga meletakkan masa depan yang lebih baik,” bebernya.
Hasto menambahkan, pemimpin yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan ambisi pribadi sangat sulit mendapat tempat di PDI Perjuangan. Hasto menguraikan, pasangan calon yang telah diputuskan berasal dari internal partai, unsur tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil, maupun swasta, akan mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah.
“Diharapkan dengan ikut Sekolah Para Calon Kepala Daerah agar memahami strategi pemenangan pemilu dengan semangat gotong royong. Mereka juga harus memahami tatanan pemerintahan yang baik, yang memromosikan pemerintahan yang efektif, anti korupsi, e-government, maupun memperkuat watak pemerintahan yang membangun peradaban dengan rakyat sebagai titik sentral orientasi kebijakan,” pungkas Hasto.
“Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri akan langsung mengumumkan nama-nama pasangan calon untuk pilkada di kedua provinsi tersebut. Acara akan digelar pada Minggu, 15 Oktober pukul 09.30 WIB di Kantor DPP PDI Perjuangan,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada pers, Jumat (13/10/2017) malam.
Hasto mengatakan, pasangan calon untuk pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dipilih diumumkan pada kesempatan pertama. Hal itu selain mencerminkan ke-Indonesia-an kita, juga menggambarkan posisi politik PDI Perjuangan yang menempatkan semua daerah sama, setara, dan memiliki arti penting sebagai pembentuk wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke.
“Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempatkan sebagai satu kesatuan kepemimpinan yang solid, teruji, dan berpengalaman, suatu kepemimpinan yang menyatukan. PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang menempatkan rakyat sebagai sumber inspirasi, kepemimpinan yang tidak hanya menyelesaikan masalah rakyat, namun juga meletakkan masa depan yang lebih baik,” bebernya.
Hasto menambahkan, pemimpin yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan ambisi pribadi sangat sulit mendapat tempat di PDI Perjuangan. Hasto menguraikan, pasangan calon yang telah diputuskan berasal dari internal partai, unsur tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil, maupun swasta, akan mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah.
“Diharapkan dengan ikut Sekolah Para Calon Kepala Daerah agar memahami strategi pemenangan pemilu dengan semangat gotong royong. Mereka juga harus memahami tatanan pemerintahan yang baik, yang memromosikan pemerintahan yang efektif, anti korupsi, e-government, maupun memperkuat watak pemerintahan yang membangun peradaban dengan rakyat sebagai titik sentral orientasi kebijakan,” pungkas Hasto.
(wib)
