PDIP-Golkar Jabar Segera Teken Nota Kesepakatan Koalisi

BANDUNG - Jalinan kerja sama yang dibangun PDIP dan Partai Golkar untuk membangun koalisi jelang Pilgub Jabar 2018 semakin kuat. Bahkan, dalam waktu dekat, kedua partai sepakat untuk menandatangani nota kesepakatan koalisi.

Tidak hanya di ajang Pilgub Jabar 2018, koalisi kedua partai juga dibangun untuk menyukseskan jalannya pilkada serentak yang akan digelar di 16 kabupaten/kota di Jabar. Koalisi PDIP-Golkar diyakini akan menghasilkan kekuatan besar. Terlebih, koalisi PDIP-Golkar pun dipastikan mendapat tambahan kekuatan dari Hanura yang sudah menyatakan ikut bergabung.

Hari ini, Jumat (13/10/2017), jajaran petinggi DPD PDIP Jabar dan DPD Golkar Jabar kembali bertemu untuk kesekian kalinya. Dalam kesempatan tersebut, kedua petinggi partai mengklaim bahwa hubungan PDIP-Golkar tak akan tergoyahkan.
Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin menegaskan, dalam pertemuan ini, telah diperoleh dua kesepakatan penting. Pertama, PDIP dan Golkar sepakat untuk berkoalisi dalam menyukseskan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar.

"Insya Allah semuanya, tapi paling tidak 11 atau 12 kabupaten/kota di hampir setiap daerah kalau nomor 1-nya PDIP, nomor 2-nya Golkar. Jika nomor 1-nya Golkar, nomor 2-nya PDIP. Jadi kalau dua kekuatan ini bergabung, cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jabar," kata Hasanudin sesuai pertemuan di kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung.

Kesepakatan kedua, lanjut Hasanudin, PDIP dan Golkar sepakat untuk berkoalisi di Pilgub Jabar 2018. Kesepakatan tersebut akan segera dilaporkan kepada DPP masing-masing partai dan menyerahkan sepenuhnya penetapan cagub/cawagub Jabar kepada pihak DPP PDIP dan DPP Partai Golkar. "Kami sepakat dengan sungguh-sungguh dan ikhlas bekerja sama atau berkoalisi dengan Golkar," tegas Hasanudin seraya menyatakan, pihaknya akan patuh dan taat terhadap apa pun keputusan DPP.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menyatakan, koalisi yang dibangun PDIP dan Golkar bukan hanya dalam tataran politis, melainkan juga ideologis yang sifatnya substansif. Apalagi kedua partai sepakat untuk mempertahankan Jabar sebagai provinsi yang beragam, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

"Karena gubernur hanyalah tenaga administratif. Kalau (koalisi) politis hanya terkait kepala daerah, tapi substansif ideologis lebih luas. Kita sepakat bersama-sama menjaga alam dan lingkungan Jabar lewat kebijakan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menegaskan, dengan telah terbangunnya koalisi antara PDIP dan Golkar, tugas yang dibebankan DPP Partai Golkar untuk membangun koalisi dengan partai lain di Pilgub Jabar 2018 selesai dilaksanakan.

"Golkar di rapat plano sudah memutuskan dan memerintahkan DPD golkar untuk membangun mitra koalisi dan ini sudah terwujud, sudah lebih dari kebutuhan 20% (syarat minimal pengusungan calon). Dan tugas saya sudah selesai," tandasnya.