Mengejutkan, Sekda Jabar Unggul di Survei Online untuk Pilgub

Senin, 09 Oktober 2017 - 16:10 WIB
Mengejutkan, Sekda Jabar...
Mengejutkan, Sekda Jabar Unggul di Survei Online untuk Pilgub
A A A
BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa menuai hasil mengejutkan dalam survei Pilgub Jabar 2018 yang digelar Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD). Dalam survei berbasis internet itu, Iwa mengungguli kandidat cagub Jabar lainnya.

Ketua Divisi Penerbitan dan Publikasi JMPD Yadi Mardiansyah mengatakan, Iwa menduduki peringkat pertama dari 16 kandidat cagub Jabar dalam survei online yang digelar pihaknya selama dua bulan, mulai 10 Agustus–8 Oktober 2017 di laman resmi JMPD beralamatkan www.jmpd.or.id.

"Iwa Karniwa menempati ranking pertama dari jumlah suara yang masuk hingga Minggu (8/10) pukul 12.00 WIB, mencapai 17.827 suara," ungkapnya di Bandung, Senin (9/10/2017).

Iwa mengungguli nama-nama lain yang berlatar belakang politikus, birokrat, selebritas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, hingga sejumlah aktivis, baik yang berasal dari Jabar maupun nasional.

Ke-16 nama kandidat cagub Jabar tersebut, secara berurutan berdasarkan kuantifikasi voter sebagai berikut, Iwa Karniwa (24%, 4,384 Votes), Abdy Yuhana (24%, 4,272 Votes), Ahmad Syaikhu (22%, 3,810 Votes), Deddy Mizwar (11%, 2,044 Votes), Ridwan Kamil (5%, 969 Votes), Uu Ruzhanul Ulum (5%, 855 Votes), Dedi Mulyadi (2%, 385 Votes).

Kemudian, tercatat ada Puti Guntur Soekarno (2%, 343 Votes), Agung Suryamal (1%, 230 Votes), Nanat Fatah Natsir (1%, 172 Votes), Abdullah Gymnastiar (1%, 149 Votes), Dede Yusuf (1%, 91 Votes), Netty Prasetiyani (0%, 53 Votes), Ineu Purwadewi Sundari (0% 45 Votes), Dessy Ratnasari (0%, 40 Votes), dan Asep A Maoshul Affandy (0%, 21 Votes).

Yadi mengakui, hasil survei ini terlihat berkebalikan dengan survei lapangan mengingat survei online adalah survei di dunia digital, sehingga respondennya adalah masyarakat pengguna internet.

"Survei ini berbasis internet, sehingga subjek penelitiannya adalah masyarakat digital, baik digital native maupun digital immigrant," sebutnya.

Dia menjelaskan, indikator faktual dalam survei online kemungkinan berbeda dengan survei faktual dimana petugas survei terjun langsung ke lapangan mengunjungi masyarakat. Survei online sendiri dikhususkan pada masyarakat pengguna komputer dan gadget berjaringan.

"Maka sangat wajar jika hasilnya akan berbeda dengan survei faktual," akunya.

Yadi memaparkan, survei ini menggunakan metode logged by cookie and IP, yakni menggunakan sistem pendeteksi alamat perangkat (IP address) dan jejak singgah (cookie) dari perangkat yang digunakan responden.

"Sehingga prinsip one man one vote dalam survei ini tetap terjaga," katanya.

Deteksi IP dan cookie memungkinkan responden digital tak bisa memilih lebih dari sekali dengan perangkat yang sama. Survei online sengaja dibuat dengan pertimbangan bahwa banyak kandidat kepala daerah, khususnya di Jabar yang bersosialisasi di dunia digital.

"Mereka membangun website sendiri atau membuat laman-laman di media sosial, terbanyak tersedia dalam Facebook, Instagram, dan Twitter," paparnya.

Bahkan, lanjutnya, bukan hanya kandidat kepala daerah, parpol pengusung dan penyelenggara pilkada juga membangun sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat di dunia digital. Sehingga, survei online ini bisa menjadi bahan rujukan bagi para kandidat, sebagai evaluasi tingkat sosialisasi yang mereka bangun di dunia digital.

Setelah melakukan evaluasi pada 8 Oktober 2017, Tim IT JMPD akan memperbaharui sistem survei online agar lebih canggih dengan metode lebih ketat, sehingga melahirkan data voter yang lebih akurat, yaitu voter diharuskan register dengan akun Google, dan Facebook.

Sistem ini, selain dapat membaca IP address dan cookie, voter pun akan teridentifikasi, mulai usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lokasi dan identitas lainya yang dapat dijadikan rujukan bahan evaluasi, baik bagi penyelenggara pilkada dalam program sosialisasi maupun bagi para kandidat kepala daerah dan parpol. JPMD akan dapat memetakan kuantifikasi voter berdasarkan identifikasi terhadap data voter.

"Namun, terkait dengan nama dan alamat lengkap dan informasi privat yang dapat mengancam kerahasiaan voter akan tetap terjaga," pungkasnya.
(nag)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9557 seconds (0.1#10.140)