Integrasi Transportasi Ditarget Naikkan 30% Pengguna Angkutan Umum
Sabtu, 30 September 2017 - 05:20 WIB
Integrasi Transportasi Ditarget Naikkan 30% Pengguna Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - Integrasi moda transportasi sangat penting untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum. Akhir 2019 mendatang penumpang transportasi yang baru 13% menggunakan angkutan umum ditargetkan menjadi 30%.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengatakan, saat ini pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT tengah digenjot untuk mencapai target pengguna angkutan umum menjadi 30% di akhir 2019.
Selain itu, integrasi angkutan umum tersebut disederhanakan dengan sistem pembayaran yang tengah digodok oleh Bank Indonesia (BI) dan ditargetkan selesai tahun ini. "Nah untuk target mendorong sebanyak mungkin publik berpindah ke angkutan umum, kami akan lakukan pengendalian lalu lintas. Akhir 2019 harus ditembus, itu tantangan bagi kita semua," kata Sigit saat ditemui di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Kamis, 29 September 2017 kemarin.
Sigit menjelaskan, untuk mengendalikan lalu lintas, pihaknya tengah melakukan pelelangan jalan berbayar elektronik dan melakukan parkir zonasi menggunakan mesin parkir. Dengan ada zonasi parkir yang dibarengi dengan peninjauan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) saat ini, parkir semakin ke tengah kota kian mahal.
Untuk daerah mitra, kata Sigit, pihaknya mengusulkan khusus pembangunan park and ride mendapatkan Koefensi Luas Bangunan (KLB) sebesar 200%. Kerja samanya bisa mengunakan aset daerah mitra yang dananya melalui dana hibah dari DKI atau aset dan dana milik perusahaan swasta.
"Kendalanya ini ada pada pengunaan teknologi yan berbeda antara pengelola transportasi. Mereka (pengelola transportasi) juga sudah memiliki manajemen sendiri dalam mengelola transportasi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang prihartono menuturkan, integrasi moda transportasi memang ditargetkan pada 2019. Saat ini pihaknya tengah melakukan integrasi moda transportasi Kereta Api Commuter Jakarta dengan BRT dan non-BRT.
Bahkan, lanjut Bambang, pihaknya akan membuat pilot project integrasi di Dukuh Atas menggunakan lahan kosong milik PD Pasar Jaya. Nantinya, angkutan umum dan online akan mengendap di lahan tersebut. Sehingga, penumpang dan kendaraan tidak menumpuk di Dukuh Atas.
"Kami mulai dengan integrasi kereta dan BRT berikut integrasi tiket. Masalahnya berbeda-beda. Ada lahan swasta dan pemerintah. Kita akan kumpulkan para perusahaan wasta yang memiliki lahan di 17 stasiun kereta untuk membuat pengendapan. Itu harus disatukan, modalnya kan gak kuat kalau masing-masing," ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengatakan, saat ini pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT tengah digenjot untuk mencapai target pengguna angkutan umum menjadi 30% di akhir 2019.
Selain itu, integrasi angkutan umum tersebut disederhanakan dengan sistem pembayaran yang tengah digodok oleh Bank Indonesia (BI) dan ditargetkan selesai tahun ini. "Nah untuk target mendorong sebanyak mungkin publik berpindah ke angkutan umum, kami akan lakukan pengendalian lalu lintas. Akhir 2019 harus ditembus, itu tantangan bagi kita semua," kata Sigit saat ditemui di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Kamis, 29 September 2017 kemarin.
Sigit menjelaskan, untuk mengendalikan lalu lintas, pihaknya tengah melakukan pelelangan jalan berbayar elektronik dan melakukan parkir zonasi menggunakan mesin parkir. Dengan ada zonasi parkir yang dibarengi dengan peninjauan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) saat ini, parkir semakin ke tengah kota kian mahal.
Untuk daerah mitra, kata Sigit, pihaknya mengusulkan khusus pembangunan park and ride mendapatkan Koefensi Luas Bangunan (KLB) sebesar 200%. Kerja samanya bisa mengunakan aset daerah mitra yang dananya melalui dana hibah dari DKI atau aset dan dana milik perusahaan swasta.
"Kendalanya ini ada pada pengunaan teknologi yan berbeda antara pengelola transportasi. Mereka (pengelola transportasi) juga sudah memiliki manajemen sendiri dalam mengelola transportasi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang prihartono menuturkan, integrasi moda transportasi memang ditargetkan pada 2019. Saat ini pihaknya tengah melakukan integrasi moda transportasi Kereta Api Commuter Jakarta dengan BRT dan non-BRT.
Bahkan, lanjut Bambang, pihaknya akan membuat pilot project integrasi di Dukuh Atas menggunakan lahan kosong milik PD Pasar Jaya. Nantinya, angkutan umum dan online akan mengendap di lahan tersebut. Sehingga, penumpang dan kendaraan tidak menumpuk di Dukuh Atas.
"Kami mulai dengan integrasi kereta dan BRT berikut integrasi tiket. Masalahnya berbeda-beda. Ada lahan swasta dan pemerintah. Kita akan kumpulkan para perusahaan wasta yang memiliki lahan di 17 stasiun kereta untuk membuat pengendapan. Itu harus disatukan, modalnya kan gak kuat kalau masing-masing," ujarnya.
(whb)
