Polda Jabar Tangkap Pejabat Imigrasi Sukabumi dan Dua Calo
Polda Jabar Tangkap Pejabat Imigrasi Sukabumi dan Dua Calo
A
A
A
BANDUNG - Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jabar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bambang Priambodo, pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi.
Selain Bambang yang menjabat sebagai Kasubsi Lalu Lintas di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, dalam OTT pada Rabu 20 September 2017 itu, anggota Tipikor Ditkrimsus juga membekuk Rudi dan Ence Ruslan alias PU, dua orang calo di Kantor Imigrasi Kelas II Kemenkumham Sukabumi.
Selain ketiga tersangka, petugas juga menyita barang bukti, paspor atas nama Dede Rodiana, berkas pemohon pembuat paspor Ajidin, Taupik Hilman, dan Yandi Sulaiman, uang tunai Rp7.200.000, enam unit telepon seluler berbagai merek, dan bukti print out penerbitan paspor satu bulan terakhir.
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, OTT itu dilakukan karena mendapatkan informasi terkait praktik percaloan terhadap para pemohon pembuatan paspor baru nonelektronik. Para pelaku meminta tarif di luar aturan yang seharusnya. Anggota Tipikor kemudian melakukan penyelidikan.
“Akhirnya pada Rabu 20 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB, anggota melakukan OTT terhadap Bambang Priambodo, dan dua calo Rudi dan Ence. Dalam aksinya, kedua calo, memasang tarif antara Rp1,2 juta-Rp1,5 juta kepada para pemohon pembuat paspor baru non-elektronik,” kata Agung didampingi Direskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Samudi dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus saat ekspos di Aula Riung Mumpulung Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (25/9/2017).
Padahal, lanjut Agung, sesuai standard operational procedur (SOP) dan PP Nomor 10/2015 atas perubahan PP Nomor 45/2014, biaya pembuatan paspor non-elektronik hanya sebesar Rp355.000. “Perinciannya Rp300.000 untuk paspor dan Rp 55.000 untuk sidik jari serta foto,” ujar Agung
OTT tersebut dilakukan saat ketiga tersangka menerima pembayaran di luar ketentuan terhadap tiga pemohon pembuatan paspor, yakni Ajidin, Taufik Hilam, dan Yandi Sulaiman sebesar Rp900.000 untuk masing-masing berkas pemohon. Untuk memuluskan aksinya, Rudi dan Ence bekerja sama dengan Bambang Priambodo.
“Modusnya, setelah para calon pemohon ditolak oleh petugas verifikasi imigrasi dengan alasan berkas permohonan tidak lengkap, calo Rudi dan Ence Ruslan menawarkan jasa kepada para korban. Kemudian Rudi dan Ence Ruslan memberikan janji bahwa dia bisa membantu dan sudah ada kerja sama dengan Bambang Priambodo asal sanggup membayar biaya pembuatan paspor Rp1,2 juta-Rp1,5 juta. Bambang merupakan otak komplotan ini,” ungkap Kapolda.
Setelah korban bersedia dan memberikan uang, Rudi dan Ence menyetor ke Bambang Priambodo selaku Kasubsi Lalu Lintas Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi sebesar Rp800.000- Rp900.000 per pemohon.
“Para pelaku melakukan praktik curang tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 35/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka terancam penjara sekitar empat tahun,” ujar Direskrimsus Kombes Pol Samudi.
Menurut keterangan sejumlah saksi, tutur praktik percalonan yang dilakukan Rudi, Ence, dan Bambang Priambodo ini telah berlangsung lama.
Namun selama ini praktik curang tersebut berlangsung mulus karena tak ada yang berani melapor. Para tersangka mengaku, praktik pungutan liar telah berlangsung sejak 2015 silam. "Mereka bisa memproses 20 buku paspor dalam satu bulan," tutur Samudi.
Direskrimsus mengemukakan, paspor yang ditawarkan oleh sindikat ini merupakan paspor asli. Mereka mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai proses pengurusan paspor. Dengan iming-iming bisa membuat paspor lebih cepat, tidak sedikit masyarakat yang tergiur.
"Sistem sebenarnya sudah bagus. Mereka (para tersangka) memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Seluruh tersangka kami tahan. Kami juga melakukan cloning data ponsel milik tersangka, dan memblokir rekening, bekerja sama dengan pihak bank,” tutur Samudi.
Selain Bambang yang menjabat sebagai Kasubsi Lalu Lintas di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, dalam OTT pada Rabu 20 September 2017 itu, anggota Tipikor Ditkrimsus juga membekuk Rudi dan Ence Ruslan alias PU, dua orang calo di Kantor Imigrasi Kelas II Kemenkumham Sukabumi.
Selain ketiga tersangka, petugas juga menyita barang bukti, paspor atas nama Dede Rodiana, berkas pemohon pembuat paspor Ajidin, Taupik Hilman, dan Yandi Sulaiman, uang tunai Rp7.200.000, enam unit telepon seluler berbagai merek, dan bukti print out penerbitan paspor satu bulan terakhir.
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, OTT itu dilakukan karena mendapatkan informasi terkait praktik percaloan terhadap para pemohon pembuatan paspor baru nonelektronik. Para pelaku meminta tarif di luar aturan yang seharusnya. Anggota Tipikor kemudian melakukan penyelidikan.
“Akhirnya pada Rabu 20 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB, anggota melakukan OTT terhadap Bambang Priambodo, dan dua calo Rudi dan Ence. Dalam aksinya, kedua calo, memasang tarif antara Rp1,2 juta-Rp1,5 juta kepada para pemohon pembuat paspor baru non-elektronik,” kata Agung didampingi Direskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Samudi dan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus saat ekspos di Aula Riung Mumpulung Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (25/9/2017).
Padahal, lanjut Agung, sesuai standard operational procedur (SOP) dan PP Nomor 10/2015 atas perubahan PP Nomor 45/2014, biaya pembuatan paspor non-elektronik hanya sebesar Rp355.000. “Perinciannya Rp300.000 untuk paspor dan Rp 55.000 untuk sidik jari serta foto,” ujar Agung
OTT tersebut dilakukan saat ketiga tersangka menerima pembayaran di luar ketentuan terhadap tiga pemohon pembuatan paspor, yakni Ajidin, Taufik Hilam, dan Yandi Sulaiman sebesar Rp900.000 untuk masing-masing berkas pemohon. Untuk memuluskan aksinya, Rudi dan Ence bekerja sama dengan Bambang Priambodo.
“Modusnya, setelah para calon pemohon ditolak oleh petugas verifikasi imigrasi dengan alasan berkas permohonan tidak lengkap, calo Rudi dan Ence Ruslan menawarkan jasa kepada para korban. Kemudian Rudi dan Ence Ruslan memberikan janji bahwa dia bisa membantu dan sudah ada kerja sama dengan Bambang Priambodo asal sanggup membayar biaya pembuatan paspor Rp1,2 juta-Rp1,5 juta. Bambang merupakan otak komplotan ini,” ungkap Kapolda.
Setelah korban bersedia dan memberikan uang, Rudi dan Ence menyetor ke Bambang Priambodo selaku Kasubsi Lalu Lintas Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi sebesar Rp800.000- Rp900.000 per pemohon.
“Para pelaku melakukan praktik curang tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 35/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka terancam penjara sekitar empat tahun,” ujar Direskrimsus Kombes Pol Samudi.
Menurut keterangan sejumlah saksi, tutur praktik percalonan yang dilakukan Rudi, Ence, dan Bambang Priambodo ini telah berlangsung lama.
Namun selama ini praktik curang tersebut berlangsung mulus karena tak ada yang berani melapor. Para tersangka mengaku, praktik pungutan liar telah berlangsung sejak 2015 silam. "Mereka bisa memproses 20 buku paspor dalam satu bulan," tutur Samudi.
Direskrimsus mengemukakan, paspor yang ditawarkan oleh sindikat ini merupakan paspor asli. Mereka mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai proses pengurusan paspor. Dengan iming-iming bisa membuat paspor lebih cepat, tidak sedikit masyarakat yang tergiur.
"Sistem sebenarnya sudah bagus. Mereka (para tersangka) memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Seluruh tersangka kami tahan. Kami juga melakukan cloning data ponsel milik tersangka, dan memblokir rekening, bekerja sama dengan pihak bank,” tutur Samudi.
(sms)
Explore More