Warga Sekitar TPST Bantar Gebang Merasa Dibohongi Pemprov DKI
Kamis, 21 September 2017 - 19:14 WIB
Warga Sekitar TPST Bantar Gebang Merasa Dibohongi Pemprov DKI
A
A
A
BEKASI - Sejak dikelola oleh Pemprov DKI, pengelolaan TPST Bantar Gebang Bekasi dinilai mengalami kemunduran. Warga sekitar yang merasakan langsung dampak dari keberadaan TPST tersebut merasa dibohongi oleh Pemprov DKI.
”Kami merasa dibohongi, dari 2 tahun lalu kami hanya dijanjikan mereka mau menata TPST Bantar Gebang dengan baik,” ujar Wandi, 40, warga Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi kepada wartawan, Kamis (21/9/2017). Menurutnya, dari 15 poin ada yang belum direalisasikan hingga kini.
Wandi menjelaskan, janji yang belum terealisasi misalnya memperbaiki saluran air lindi, penambahan sumur artesis, dan pipanisasi untuk pemenuhan air bersih. Atas persoalan itu, warga sudah memprotes hal itu kepada DPRD Kota Bekasi, untuk menanyakannya kepada DKI Jakarta.
”Jadi Dewan Bekasi bisa memfasilitasi kami untuk dipertemukan dengan DKI, dalam hal ini langsung Gubernur DKI Jakarta,” katanya. Perwakilan warga ini mempertanyakan sistem penataan sampah yang saat ini yang justru mundur dari pengelola yang lama.
Menurutnya, setiap sampah yang masuk justru hanya ditumpuk begitu saja, tanpa dilapisi menggunakan tanah (sanitary landfill). Sehingga, bau sampah itu menyengat kemana – mana. ”Kalau pengelola lama, bau sampahnya tidak menyengat seperti sekarang ini,” tegasnya.
Untuk itu, ratusan ribu warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang meminta DKI Jakarta agar melakukan penataan sampah menggunakan metode yang lebih baru. Bila dianggap sulit, pengelola bisa menggunakan sistem yang lama, yaitu sanitary landfill.
”Kami merasa dibohongi, dari 2 tahun lalu kami hanya dijanjikan mereka mau menata TPST Bantar Gebang dengan baik,” ujar Wandi, 40, warga Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi kepada wartawan, Kamis (21/9/2017). Menurutnya, dari 15 poin ada yang belum direalisasikan hingga kini.
Wandi menjelaskan, janji yang belum terealisasi misalnya memperbaiki saluran air lindi, penambahan sumur artesis, dan pipanisasi untuk pemenuhan air bersih. Atas persoalan itu, warga sudah memprotes hal itu kepada DPRD Kota Bekasi, untuk menanyakannya kepada DKI Jakarta.
”Jadi Dewan Bekasi bisa memfasilitasi kami untuk dipertemukan dengan DKI, dalam hal ini langsung Gubernur DKI Jakarta,” katanya. Perwakilan warga ini mempertanyakan sistem penataan sampah yang saat ini yang justru mundur dari pengelola yang lama.
Menurutnya, setiap sampah yang masuk justru hanya ditumpuk begitu saja, tanpa dilapisi menggunakan tanah (sanitary landfill). Sehingga, bau sampah itu menyengat kemana – mana. ”Kalau pengelola lama, bau sampahnya tidak menyengat seperti sekarang ini,” tegasnya.
Untuk itu, ratusan ribu warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang meminta DKI Jakarta agar melakukan penataan sampah menggunakan metode yang lebih baru. Bila dianggap sulit, pengelola bisa menggunakan sistem yang lama, yaitu sanitary landfill.
(ysw)
