RS Mitra Keluarga Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Kasus Debora

Kamis, 14 September 2017 - 19:42 WIB
RS Mitra Keluarga Dilaporkan...
RS Mitra Keluarga Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Kasus Debora
A A A
JAKARTA - Majelis Advokat Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat terkait kasus kematian bayi Tiara Debora S.

Ketua Umum Majelis Advokat Indonesia Ryo Rama Baskara mengatakan, kasus yang dialami Debora itu sejatinya bukan yang pertama kali, pada 2013 silam pun ada satu bayi bernama Dera Nur Anggraeni yang ditolak 10 RS karena mengalami kelainan pencernaan. Alasannya pun sama dengan Debora, terkait persoalan biaya RS.

"Ini perilaku praktisi kesehatan harus diselesaikan, jangan sampai orientasi ke arah keuntungan semata. Kalau semua diarahkan pada keuntungan semata, benarlah kata-kata orang miskin dilarang sakit," ujarnya pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, dalam kasus Debora itu, bukan semata-mata tentang persoalan uang, tapi pihak RS seolah enggan membuka ruang untuk bernegosiasi agar pasien bisa dirawat. Padahal, dalam UU Rumah Sakit sudah tertuang ada dua poin yang harus diutamakan perihal pasien.

"Pertama jangan sampai ada kondisi kematian dan kedua kesehatan. Ini kan sudah kelihatan secara fisik (kondisi kesehatan Debora), masak tak diberikan keringanan juga," tuturnya.

Maka itu, Majelis Advokat Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat yang tak menjalankan UU tersebut sebagaimana seharusnya. Bila tak dipidana terkait kasus Debora itu, kasus ini akan terus berulang di kemudiam harinya.

"Kalau dalam posisi ini tak dipidana berbahaya, RS ini akan terjadi lagi. Apalagi, presentase orang miskin lebih banyak dibandingkan yang mampu," jelasnya.

Ryo menambahkan, sejauh ini, polisi memang sudah membuat laporan model A terkait kasus Debora itu, tapi pihaknya turut membuat laporan sebagai perwakilan masyarakat yang peduli dengan kasus tersebut. Ke depan, pihaknya pun akan terus mengawal perkembangan kasus Debora itu agar bisa diusut secara tuntas.

"Ini harus kita kawal, termasuk mengawal menteri terkait, sampai Presiden agar mengambil tindakan tegas soal kasus seperti ini dan rumah sakitnya," ucapnya.
(whb)
Berita Terkait
UU Omnibus Kesehatan:...
UU Omnibus Kesehatan: Terdiagnosa Cacat Kongenital
Sisi Buram Pelayanan...
Sisi Buram Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tanpa Mandatory Spending
Pertamina Regional Jawa...
Pertamina Regional Jawa Peduli Kesehatan Masyarakat Suku Baduy
Rekonstruksi Sistem...
Rekonstruksi Sistem Kesehatan: Menanti Perdebatan Capres dan Cawapres 2024
Upaya Bumame Dekatkan...
Upaya Bumame Dekatkan Layanan Kesehatan dengan Keseharian Masyarakat
Menghadirkan Gagasan...
Menghadirkan Gagasan Keadilan Kesehatan dalam Perdebatan Pilpres 2024
Berita Terkini
Perkuat Layanan Kesehatan,...
Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkot Tangsel Tingkatkan Kapasitas 1.389 Kader Posyandu
1 jam yang lalu
7 Pengeroyok Prajurit...
7 Pengeroyok Prajurit TNI Kodam Cenderawasih hingga Tewas Ditetapkan sebagai Tersangka
3 jam yang lalu
Peradi Profesional-Unisba...
Peradi Profesional-Unisba Perkuat Pendidikan Hukum dan Pengembangan Profesi Advokat
3 jam yang lalu
Perkuat Ekonomi Maluku...
Perkuat Ekonomi Maluku Utara, APHI Dorong Penerapan Multiusaha Kehutanan
4 jam yang lalu
Apresiasi Polda Sumut...
Apresiasi Polda Sumut Ungkap Ribuan Kasus Narkoba, Sahroni: Kejar Bandarnya, Selamatkan Masyarakat!
4 jam yang lalu
Prajurit TNI Kodam XVII...
Prajurit TNI Kodam XVII Cenderawasih Tewas Dikeroyok Sembilan Orang di Kabupaten Tangerang
4 jam yang lalu
Infografis
Menkum Usulkan Amnesti...
Menkum Usulkan Amnesti 44.000 Napi Kasus ITE hingga Terkait Papua
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved