Ridwan Kamil Minta Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya Dihentikan
Ridwan Kamil Minta Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya Dihentikan
A
A
A
BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan krisis kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Dia menyebutkan, Bandung sebagai ibu kota solidaritas Asia Afrika memiliki kewajiban untuk mencarikan solusi atau bantuan terhadap permasalahan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Asia Afrika.
"Bandung menjadi contoh bahwa kita adalah kota yang menghormati perbedaan kebebasan beragama. Kita sangat sedih kejadiaan di Myanmar dan kita meyakini membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh kemanusiaan," kata Emil di Pendopo Kota Bandung, Senin (4/9/2017).
Menurut dia, kasus kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia. Seluruh mata tertuju ke Myanmar dan melihat kesedihan etis Rohingya.
"Seluruh dunia sedang melihat kepedihan dan kesedihan. Segera hentikan tragedi manusiaan atas nama apaun juga," kata dia.
Emil juga mengajak negara negara-negara di sekitara wilayah untuk membuka pintu bagi pengungsi. Dia berharap krisis kemanusiaan di Myanmar segera berakhir. Sebab, apapun keputusan yang memperbesar kekerasan, tragedi kemanusiaan harus dilawan.
"Kita mendukung upaya perdamaian. Kalau ada upaya provokasi-provokasi siapapun levelnya, harus kita lawan. Karena kalau kita tidak bisa bersaudara dalam keyakinan tentu harus tetap bersaudara dalam kemanusiaan," kata dia.
Emil juga mengimbau kepada warga Bandung untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya.
"Kami juga siap memberikan bantuan kepada masyrakat Rohingya. Kami siap membantu kebutuhan untuk pengungsi baik melalui PBB ataupun warga Bandung. Saya sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat bandung melalui lurah dan camat agar menyisihkan sedikit rezekinya. Nanti, kami akan serahkan melalui tim tanggap ACT," ungkap dia.
Tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, Emil juga mengaku siap menampung pengungsi Rohingya jika harus dilakukan. Namun, penampungan pengungsi ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat.
"Bandung mah kota segala umat. Orang tinggal disini lebih dari 35 etnis. Semua sangat welcome. Selama ada izin dari pemerintah pusat karena kebijakan luar negeri ada di pusat, saya pribadi bisa dicarikan solusinya," tandas dia.
"Bandung menjadi contoh bahwa kita adalah kota yang menghormati perbedaan kebebasan beragama. Kita sangat sedih kejadiaan di Myanmar dan kita meyakini membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh kemanusiaan," kata Emil di Pendopo Kota Bandung, Senin (4/9/2017).
Menurut dia, kasus kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia. Seluruh mata tertuju ke Myanmar dan melihat kesedihan etis Rohingya.
"Seluruh dunia sedang melihat kepedihan dan kesedihan. Segera hentikan tragedi manusiaan atas nama apaun juga," kata dia.
Emil juga mengajak negara negara-negara di sekitara wilayah untuk membuka pintu bagi pengungsi. Dia berharap krisis kemanusiaan di Myanmar segera berakhir. Sebab, apapun keputusan yang memperbesar kekerasan, tragedi kemanusiaan harus dilawan.
"Kita mendukung upaya perdamaian. Kalau ada upaya provokasi-provokasi siapapun levelnya, harus kita lawan. Karena kalau kita tidak bisa bersaudara dalam keyakinan tentu harus tetap bersaudara dalam kemanusiaan," kata dia.
Emil juga mengimbau kepada warga Bandung untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya.
"Kami juga siap memberikan bantuan kepada masyrakat Rohingya. Kami siap membantu kebutuhan untuk pengungsi baik melalui PBB ataupun warga Bandung. Saya sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat bandung melalui lurah dan camat agar menyisihkan sedikit rezekinya. Nanti, kami akan serahkan melalui tim tanggap ACT," ungkap dia.
Tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, Emil juga mengaku siap menampung pengungsi Rohingya jika harus dilakukan. Namun, penampungan pengungsi ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat.
"Bandung mah kota segala umat. Orang tinggal disini lebih dari 35 etnis. Semua sangat welcome. Selama ada izin dari pemerintah pusat karena kebijakan luar negeri ada di pusat, saya pribadi bisa dicarikan solusinya," tandas dia.
(sms)
Explore More