Atasi Ledakan Penduduk, 74 Kampung KB Dibentuk
Rabu, 30 Agustus 2017 - 16:34 WIB
Atasi Ledakan Penduduk, 74 Kampung KB Dibentuk
A
A
A
BANDUNG BARAT - Pemkab Bandung Barat, Jawa Barat, menargetkan membentuk 74 kampung Keluarga Berencana (KB). Pembentukan kampung KB ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ledakan kependudukan.
"Pembentukan Kampung KB ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009," kata Bupati Bandung Barat Abubakar pada Peringatan Hari Keluarga ke-24 Tingkat KBB di Cisarua.
Menurutny, ada empat isu strategis terkait dengan isu kependudukan. Yakni meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk serta pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
Ketua Tim Penggerak PKK KBB Elin Suharliah mengatakan, bahwa Program Kampung KB ini bukan sebagai miniatur dari program dinas terkait semata, melainkan mengandung essensi yang jauh lebih bermakna guna mengentaskan kemiskinan.
"Kemiskinan yang dimaksud bukan hanya kemisminan secara materi saja, tetapi juga kemiskinan non materi, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera," timpalnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) KBB Asep Wahyu mengatakan, program kampung KB ini merupakan solusi dalam memecahkan masalah penduduk.
Hambatan yang masih dihadapi di antaranya usia nikah pertama yang masih rendah yaitu 18,75, total fertility rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan di akhir masa reproduksi yang masih tinggi mencapai 2,3 serta isu jumlah pra sejahtera yang masih tinggi yaitu 7,1%.
"Kami menargetkan terbentuknya Kampung KB sebanyak 74 kelompok dalam rentang waktu 2016 sampai 2018," ucapnya.
"Pembentukan Kampung KB ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009," kata Bupati Bandung Barat Abubakar pada Peringatan Hari Keluarga ke-24 Tingkat KBB di Cisarua.
Menurutny, ada empat isu strategis terkait dengan isu kependudukan. Yakni meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk serta pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
Ketua Tim Penggerak PKK KBB Elin Suharliah mengatakan, bahwa Program Kampung KB ini bukan sebagai miniatur dari program dinas terkait semata, melainkan mengandung essensi yang jauh lebih bermakna guna mengentaskan kemiskinan.
"Kemiskinan yang dimaksud bukan hanya kemisminan secara materi saja, tetapi juga kemiskinan non materi, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera," timpalnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) KBB Asep Wahyu mengatakan, program kampung KB ini merupakan solusi dalam memecahkan masalah penduduk.
Hambatan yang masih dihadapi di antaranya usia nikah pertama yang masih rendah yaitu 18,75, total fertility rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan di akhir masa reproduksi yang masih tinggi mencapai 2,3 serta isu jumlah pra sejahtera yang masih tinggi yaitu 7,1%.
"Kami menargetkan terbentuknya Kampung KB sebanyak 74 kelompok dalam rentang waktu 2016 sampai 2018," ucapnya.
(rhs)
