Survey Pilkada Serentak, PDIP Jatim Butuh Dana Rp3 Miliar

SURABAYA - DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) membutuhkan dana sebesar Rp3 miliar untuk biaya survey 18 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun depan. Dana tersebut bukan berasal dari kas internal partai, melainkan dibebankan pada calon yang hendak maju lewat PDIP.

Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi usai uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah di Jatim, Sabtu (19/8/2017) di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari mengatakan, untuk satu daerah pemilihan, dibutuhkan dana untuk survey sebesar Rp150 juta.

Materi yang disurvey diantaranya potensi daerah dan kondisi politik serta potensi kemenangan calon. "Untuk dana survey-nya dari mana terserah calon. Bisa dari kas internal cabang (PDIP) atau dari kantong pribadi," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 10 lembaga yang siap melakukan survey. Diantaranya, Indobarometer, Poltracking, Pusdeham dan sejumlah lembaga survey lainnya. Sehingga, tiap daerah akan disurvey oleh lembaga yang berbeda.

Dana sebesar Rp150 juta tersebut biasanya jumlah sample-nya tidak begitu banyak, yakni sekitar 300 orang. Jika jumlah sample diperbanyak, tentu dananya akan lebih besar lagi. "Saat ini ada sebanyak 50 orang yang mengikuti uji kelayakan. Dari jumlah itu, sekitar 40% merupakan kader PDIP," ujarnya.

Pilkada serentak tahun 2018 di Jatim terdiri dari Pilgub Jatim serta 18 pilkada kabupaten dan kota. Diantaranya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Madiun, Nganjuk, Tulungagung, Jombang, Magetan, Lumajang dan Probolinggo.

"Dari jumlah itu, setidaknya kami bisa menang di 12 kabupaten/kota. Ada beberapa daerah yang wajib menang seperti Probolinggo, Tulungagung, Nganjuk dan Mojokerto. Ini karena daerah tersebut sejak reformasi sudah dikuasai PDIP," pungkas Kusnadi.