Larangan Sepeda Motor Diperpanjang, DPRD: Jangan Sampai Diskriminasi
Selasa, 15 Agustus 2017 - 10:09 WIB
Larangan Sepeda Motor Diperpanjang, DPRD: Jangan Sampai Diskriminasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pembatasan sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menjelaskan, terkait pembatasan tersebut jangan sampai melakukan diskriminasi kepada para pengguna kendaraan roda dua.
"Itu jangan sampai ujung-ujungnya diskriminasi. Seharusnya kebijakan yang utamanya langsung dengan orang banyak seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD," kata Taufiqurrahman kepada Okezone, Selasa (15/8/2017).
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada orang banyak, dan DPRD akan melihat dahulu, sejauh mana kajian itu dari segi efektivitas dan kemanfaatannya. Dia juga meminta untuk tidak sepenuhnya menyalahkan pengendara motor.
"Sebenarnya kalau bicara kemacetan itu banyak yang mesti dibahas, artinya jangan nyari biang keladinya adalah yang dianggap pengguna motor. Jangan pengguna motor yang dijadikan kambing hitam kemacetan. Sebetulnya banyak faktor itu kemacetan dan secara garis besar kebijakan pemerintah sebetulnya harus berpihak pada rakyat kecil," tuturnya.
Selain itu, sambung Taufiq, belum bisa bersikap terkait rencana pembatasan ini, karena ingin melihat terlebih dahulu kajiannya.
"Saya belum bisa bilang setuju atau tidak. kita mau lihat kajiannya, kemanfaatannya, efektivitasnya seperti apa dan yang harus di ingat kebijakan Pemprov itu haruslah berpihak pada rakyat kecil," ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menjelaskan, terkait pembatasan tersebut jangan sampai melakukan diskriminasi kepada para pengguna kendaraan roda dua.
"Itu jangan sampai ujung-ujungnya diskriminasi. Seharusnya kebijakan yang utamanya langsung dengan orang banyak seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD," kata Taufiqurrahman kepada Okezone, Selasa (15/8/2017).
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada orang banyak, dan DPRD akan melihat dahulu, sejauh mana kajian itu dari segi efektivitas dan kemanfaatannya. Dia juga meminta untuk tidak sepenuhnya menyalahkan pengendara motor.
"Sebenarnya kalau bicara kemacetan itu banyak yang mesti dibahas, artinya jangan nyari biang keladinya adalah yang dianggap pengguna motor. Jangan pengguna motor yang dijadikan kambing hitam kemacetan. Sebetulnya banyak faktor itu kemacetan dan secara garis besar kebijakan pemerintah sebetulnya harus berpihak pada rakyat kecil," tuturnya.
Selain itu, sambung Taufiq, belum bisa bersikap terkait rencana pembatasan ini, karena ingin melihat terlebih dahulu kajiannya.
"Saya belum bisa bilang setuju atau tidak. kita mau lihat kajiannya, kemanfaatannya, efektivitasnya seperti apa dan yang harus di ingat kebijakan Pemprov itu haruslah berpihak pada rakyat kecil," ujarnya.
(mhd)
