Dapat Tunjangan Transportasi, Mobil Dinas Anggota Dewan Ditarik
Rabu, 09 Agustus 2017 - 16:38 WIB
Dapat Tunjangan Transportasi, Mobil Dinas Anggota Dewan Ditarik
A
A
A
SLEMAN - Anggota DPRD Sleman yang selama ini mendapatkan fasilitas mobil operasional dipastikan tidak bisa mendapatkannya lagi. Kepastian ini setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan.
Aturan tersebut menyebutkan, anggota Dewan akan menerima tunjangan transportasi. Konsekuensinya, mobil operasional yang selama ini dipakai akan ditarik. Sementara pencairan tunjangan transportasi masih menunggu evaluasi gubernur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sleman 2017.
“Tunjangan transportasi tersebut hanya berlaku bagi anggota DPRD saja. Sebab, ketua dan wakil ketua DPRD masih mendapatkan kendaraan operasional,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Harda Kiswoyo, Rabu (9/8/2017).
Harda menjelaskan, meski dalam APBD Perubahan untuk tunjangan transportasi anggota Dewan dianggarkan Rp8 juta, pencairannya masih menunggu evaluasi dari gubernur terhadap Perda APBD Perubahan. Termasuk permen dan perbup sebagai dasar hukum pencairan. “Secara prinsip, besaran tunjangan yang dianggarkan tidak boleh melebihi tunjangan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY,” tuturnya.
Menurut Hardo, saat ini kendaraan operasional plat merah yang digunakan anggota Dewan ada 28 unit. Kendaraan itu nantinya akan distribusikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan. Sebab, perubahan OPD berdampak pada meningkatnya kebutuhan kendaraan operasional.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengatakan meskipun anggota Dewan sudah tidak mendapatkan mobil operasonal, diharapkan tidak berdampak pada kinerja mereka. “Justru sebaliknya, dengan adanya tunjangan transportasi itu kinerja Dewan akan semakin meningkat,” ujarnya.
Aturan tersebut menyebutkan, anggota Dewan akan menerima tunjangan transportasi. Konsekuensinya, mobil operasional yang selama ini dipakai akan ditarik. Sementara pencairan tunjangan transportasi masih menunggu evaluasi gubernur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sleman 2017.
“Tunjangan transportasi tersebut hanya berlaku bagi anggota DPRD saja. Sebab, ketua dan wakil ketua DPRD masih mendapatkan kendaraan operasional,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Harda Kiswoyo, Rabu (9/8/2017).
Harda menjelaskan, meski dalam APBD Perubahan untuk tunjangan transportasi anggota Dewan dianggarkan Rp8 juta, pencairannya masih menunggu evaluasi dari gubernur terhadap Perda APBD Perubahan. Termasuk permen dan perbup sebagai dasar hukum pencairan. “Secara prinsip, besaran tunjangan yang dianggarkan tidak boleh melebihi tunjangan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY,” tuturnya.
Menurut Hardo, saat ini kendaraan operasional plat merah yang digunakan anggota Dewan ada 28 unit. Kendaraan itu nantinya akan distribusikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan. Sebab, perubahan OPD berdampak pada meningkatnya kebutuhan kendaraan operasional.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengatakan meskipun anggota Dewan sudah tidak mendapatkan mobil operasonal, diharapkan tidak berdampak pada kinerja mereka. “Justru sebaliknya, dengan adanya tunjangan transportasi itu kinerja Dewan akan semakin meningkat,” ujarnya.
(mcm)
