Tak Punya Akses ke Perbankan, 100.000 Warga Karawang Terjerat Rentenir
Rabu, 09 Agustus 2017 - 14:41 WIB
Tak Punya Akses ke Perbankan, 100.000 Warga Karawang Terjerat Rentenir
A
A
A
KARAWANG - Akibat tak punya akses ke perbankan, sekitar 100.000 warga Kabupaten Karawang, terjerat rentenir. Mereka pun terpaksa meminjam uang ke lintah darat meskipun dengan bunga rata-rata 5% per bulan.
Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari menyebutkan, semestinya 100.000 warganya itu tidak perlu terjerat utang ke rentenir kalau bank pemerintah daerah mau memberikan perhatian dan akses. Salah satu potensi keuangan yang bisa membebaskan dar rentenir adalah memaksimalkan deposito on call sebesar Rp450 miliar yang tersimpan di bank tersebut.
“Minimal dari deposito on call itu dialokasikan Rp20 miliar untuk men-cover usaha kecil. Jumlah sebesar itu kan tidak mengganggu uang yang tersimpan,”ungkap Jimmy, Rabu (9/8/2017).
Tinggal saat ini, terang dia, keberpihakan bank pemerintah daerah itu. Jangan hanya respons terhadap PNS yang datang membawa SK atau pemborong yang membawa SPK saja.
Pihaknya hanya meminta deposito on call salurkan ke masyarakat yang terjerat rentenir itu. Sebab bagi Pemkab Karawang yang saat ini memiliki kas daerah Rp4,1 triliun di bank itu bisa saja dipindahkan ke bank lain.
Dia menambahkan, masyarakat kecil tidak mungkin menjaminankan sertifikat tanah. Karena jumlah kredit yang diajukan paling besar Rp5 juta. Ada kekhawatiran kredit macet di perbankan ketika tidak adanya jaminan itu. “Tapi perlu juga jadi bahan pertimbangan, ketika mereka meminjam ke rentenir dengan bunga 5% per bulan toh dapat dilunasi,” ujar dia.
Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari menyebutkan, semestinya 100.000 warganya itu tidak perlu terjerat utang ke rentenir kalau bank pemerintah daerah mau memberikan perhatian dan akses. Salah satu potensi keuangan yang bisa membebaskan dar rentenir adalah memaksimalkan deposito on call sebesar Rp450 miliar yang tersimpan di bank tersebut.
“Minimal dari deposito on call itu dialokasikan Rp20 miliar untuk men-cover usaha kecil. Jumlah sebesar itu kan tidak mengganggu uang yang tersimpan,”ungkap Jimmy, Rabu (9/8/2017).
Tinggal saat ini, terang dia, keberpihakan bank pemerintah daerah itu. Jangan hanya respons terhadap PNS yang datang membawa SK atau pemborong yang membawa SPK saja.
Pihaknya hanya meminta deposito on call salurkan ke masyarakat yang terjerat rentenir itu. Sebab bagi Pemkab Karawang yang saat ini memiliki kas daerah Rp4,1 triliun di bank itu bisa saja dipindahkan ke bank lain.
Dia menambahkan, masyarakat kecil tidak mungkin menjaminankan sertifikat tanah. Karena jumlah kredit yang diajukan paling besar Rp5 juta. Ada kekhawatiran kredit macet di perbankan ketika tidak adanya jaminan itu. “Tapi perlu juga jadi bahan pertimbangan, ketika mereka meminjam ke rentenir dengan bunga 5% per bulan toh dapat dilunasi,” ujar dia.
(wib)
