Golkar-PDIP Jabar Siap Rebut Kemenangan di Pilkada Serentak

BANDUNG - Jajaran pengurus DPD Golkar dan DPD PDIP Jawa Barat menggelar pertemuan di Kantor DPD PDIP Jabar. Pertemuan tersebut dalam rangka mematangkan rencana koalisi yang tengah dibangun dua partai besar itu.

Dalam pertermuan yang disebut Silaturahmi Kebangsaan itu, kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama untuk merebut kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi dan Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanuddin beserta jajarannya masing-masing. Salah satu kesepakatan yang diperoleh dari pertemuan itu, Golkar dan PDIP akan bekerja sama dalam menentukan nama calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2018.

"Kami mencoba sharing, berdiskusi, bagaimana entry point yang kita pilih dalam mengabdi kepada kepentingan rakyat Jawa Barat plus provinsi. Kami dapatkan solusi, di antaranya penentuan nama di pilkada nanti. Kami akan bekerja sama dalam konteks pilkada itu hampir di semua daerah," ungkap Ketua DPD PDIP TB Hasanuddin seusai pertemuan di Aula Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (9/8/2017).

Hasanudin menyebutkan, pola kerja sama tersebut akan mulai diterapkan di 10 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak, di antaranya Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Sukabumi, Purwakarta, dan Kota Cirebon.

Kesepakatan kerja sama tersebut, lanjut Hasanuddin, mengacu pada kesamaan ideologi partai dalam menjalankan visi dan misinya. Dia mengatakan, PDIP dan Golkar merupakan partai yang sama-sama menjunjung tinggi nasionalisme, namun tetap mengedepankan religiusitas.

"Platform kami memang sama, sebagai partai nasionalis tapi juga religius. Kami juga sama dalam soal kebangsaan dan kerakyatan, sehingga kami mencoba menyinergikan setiap kegiatan dalam konteks mengabdi kepada negara dan menjaga pluralisme. Bukan hanya pilkada, tapi event selanjutnya," jelasnya.

Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Lima yang beranggotakan lima orang dari PDIP dan lima orang dari Golkar. Tim Lima akan merumuskan langkah-langkah strategis terkait Pilkada Serentak 2018, termasuk merekomendasikan nama-nama yang akan diusung dalam pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar.

"Partai lain yang mau bergabung silakan dengan satu platform mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi terbuka, kami tidak sok eksklusif, kami selalu terbuka untuk kebaikan," katanya.

Disinggung soal koalisi PDIP-Golkar untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, Hasanuddin menegaskan, pihaknya siap berkoalisi dengan partai mana pun, terutama dengan Golkar. Bahkan, pihaknya pun tak akan mempermasalahkan penentuan nama untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jabar dalam koalisi yang sudah resmi terbangun nanti.

"Soal itu nanti kita serahkan ke DPP. Yang pasti kami akan tegak lurus dengan DPP, apa yang diputuskan oleh DPP, akan kami menangkan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menyambut baik kesepakatan kerja sama tersebut. Bahkan, kata Dedi, kerja sama tersebut tidak hanya difokuskan pada pengajuan nama calon wali kota atau bupati di suatu daerah, namun juga menyasar pada konteks pembangunan di daerah tersebut.

"Dimulai dari bupati/wali kota. Bukan hanya konstruksi kebersamaan di dalam mengajukan nama wali kota/bupati, tapi juga menyamakan konstruksi pembangunannya, termasuk visi pembangunan ke setiap daerah. Sehingga, Jawa Barat akan memiliki kultur identitas yang berimplikasi pada ketahanan pangan, sosial, ekonomi," paparnya.

Soal wacana koalisi di Pilgub Jabar, Dedi pun mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan fokus dalam menyukseskan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar.

"Soal pilgub, pembicaraannya setelah bupati/wali kota. Dan soal gubernur atau wakil gubernur, kita serahkan itu kepada DPP," tandasnya.