Perluasan Pembatasan Sepeda Motor, DKI Siapkan 12 Kantong Parkir
Rabu, 09 Agustus 2017 - 08:23 WIB
Perluasan Pembatasan Sepeda Motor, DKI Siapkan 12 Kantong Parkir
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan uji coba perluasan pembatasan sepeda motor hingga bundaran Senayan. Dalam uji coba tersebut Dishub DKI sudah menyiapkan 12 kantong parkir.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, pihaknya akan menyiapkan kantong parkir bagi sepeda motor di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.
Lokasinya antara lain Carefour Duta Merlin kapasitas 1.000 motor, Gedung BII sejumlah 640 motor, Wisma Nusantara sebanyak 600 motor, Grand Indonesia kapasitas 1.950 motor, IRTI Monas kapasitasnya 700 motor.
"Ada 12 kantung parkir yang disiapkan dengan kapasitas sebanyak 9.724 unit mobil dan 6.528 unit motor," katanya saat Forum Group Discussion (FGD) rencana umum pengendalian pembatasan sepeda motor di Jabodetabek, di kawasan Pancoran, Selasa (8/8/2017).
Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menilai pelarangan kendaraan roda di Jalan Sudirman – Thamrin merupakan salah satu solusi untuk menekan kemacetan ketimbang mengurangi produksi kendaraan bermotor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan roda dua yang beredar di Ibu Kota pada 2015 mencapai 13.989.590 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 13.084.372 unit.
"pelarangan motor tak hanya akan diberlakukan di Ibu Kota tapi juga di daerah penyangga. Pak Menteri Perhubungan menyetujuinya. Tapi harus ada kajian dahulu dan diberlakukan dengan hati-hati. Untuk mengurangi motor di Jakarta tidak bisa dengan menghentikan penjualan, karena industri terus tumbuh," katanya.
Project Basis PT Rekayasa Teknik Artindo, konsultan yang ditunjuk pemerintah untuk mengkaji perluasan pelarangan motor, Budi Hartanto Susilo menyebutkan, pelarangan sepeda motor di Jalan Sudirman tidak serta merta membuat pemotor memilih pindah ke angkutan publik.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap 100 narasumber, kata dia, hanya sekitar 45 persen yang memilih angkutan umum, sementara sisanya mencari jalur alternatif.
"Kami menyarankan penambahan armada angkutan publik hanya sebanyak 16 bus besar pada 2018 dan 13 armada pada 2023," ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, pihaknya akan menyiapkan kantong parkir bagi sepeda motor di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.
Lokasinya antara lain Carefour Duta Merlin kapasitas 1.000 motor, Gedung BII sejumlah 640 motor, Wisma Nusantara sebanyak 600 motor, Grand Indonesia kapasitas 1.950 motor, IRTI Monas kapasitasnya 700 motor.
"Ada 12 kantung parkir yang disiapkan dengan kapasitas sebanyak 9.724 unit mobil dan 6.528 unit motor," katanya saat Forum Group Discussion (FGD) rencana umum pengendalian pembatasan sepeda motor di Jabodetabek, di kawasan Pancoran, Selasa (8/8/2017).
Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menilai pelarangan kendaraan roda di Jalan Sudirman – Thamrin merupakan salah satu solusi untuk menekan kemacetan ketimbang mengurangi produksi kendaraan bermotor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan roda dua yang beredar di Ibu Kota pada 2015 mencapai 13.989.590 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 13.084.372 unit.
"pelarangan motor tak hanya akan diberlakukan di Ibu Kota tapi juga di daerah penyangga. Pak Menteri Perhubungan menyetujuinya. Tapi harus ada kajian dahulu dan diberlakukan dengan hati-hati. Untuk mengurangi motor di Jakarta tidak bisa dengan menghentikan penjualan, karena industri terus tumbuh," katanya.
Project Basis PT Rekayasa Teknik Artindo, konsultan yang ditunjuk pemerintah untuk mengkaji perluasan pelarangan motor, Budi Hartanto Susilo menyebutkan, pelarangan sepeda motor di Jalan Sudirman tidak serta merta membuat pemotor memilih pindah ke angkutan publik.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap 100 narasumber, kata dia, hanya sekitar 45 persen yang memilih angkutan umum, sementara sisanya mencari jalur alternatif.
"Kami menyarankan penambahan armada angkutan publik hanya sebanyak 16 bus besar pada 2018 dan 13 armada pada 2023," ungkapnya.
(ysw)
