Tanggung 7.000 Pegawai, Pemprov Sulut Nombok Rp300 Miliar

MANADO - Pengalihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi membebani Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Pemprov harus menanggung 7.000 pegawai baru. Dari Rp700 miliar yang dibutuhkan, pemerintah pusat menanggung Rp400 miliar sehingga pemprov harus mengeluarkan dana sebesar Rp300 miliar.

“Tapi untuk pendidikan kita tidak boleh tawar-tawar, termasuk untuk membantu universitas-universitas,” kata Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw di hadapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dan Rektor Sam Ratulangi Ellen J Kumaat Kamis (27/07/2017), saat Peletakan Batu Pertama Gedung Baru Proyek 7 in 1 Universitas Sam Ratulangi Manado.

Wagub mengatakan, tahun ini sudah mengalokasikan sekitar Rp40-50 miliar untuk dihibahkan ke universitas- universitas. Dana itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulut.

Sementara Menristekdikti mengatakan, pembangunan gedung Universitas Sam Ratulangi untuk fakultas hukum, fakultas teknik, dan laboratorium fakultas teknik, merupakan proyek pertama dari rencana 7 in 1 Project. Proyek ini didanai oleh Bank Pembangunan Islam (Islam Development Bank/IDB), Saudi Fund for Development (SFD), dan Pemerintah Indonesia.

“Proyek dalam paket 7 in 1 ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ke depan agar lebih baik. Saya berharap kepada ibu rektor mudah-mudahan pembangunan ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk Universitas Sam Ratulangi,” ungkap Mohamad Nasir.

Menristekdikti juga berharap dengan pembangunan gedung tersebut, maka riset yang dilakukan fakultas hukum dan teknik akan lebih baik. “Jangan megah gedungnya saja ada, tapi publikasinya tidak ada. Paling tidak kedua fakultas ini budgetkan 15 sampai 20 publikasi internasionalnya, maka mereka akan jauh lebih baik ke depan,” kata Mohamad Nasir.