Sambangi KPU Kota Bekasi, Komnas HAM Desak Harus Ada TPS Keliling
Kamis, 13 Juli 2017 - 00:26 WIB
Sambangi KPU Kota Bekasi, Komnas HAM Desak Harus Ada TPS Keliling
A
A
A
BEKASI - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Tempat Pemungutan Suara (TPS) keliling tetap diadakan saat ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Tujuannya, agar pasien yang tengah dirawat di rumah sakit bisa menggunakan hak pilihnya.
”Sangat disayangkan, TPS keliling saat ini memang tidak diperbolehkan bagi pasien rumah sakit. Kami minta TPS kembali diadakan,” kata Kasubbag Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Endang Sri Melani saat menyambangi KPU Kota Bekasi di Bekasi Timur, pada Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.
Menurut Endang, pasien juga memiliki hak pilih dalam ajang Pilkada dan KPU harus mencari cara lain bila TPS keliling ditiadakan. Soalnya pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak suara masyarakat dalam proses Pilkada atau Pemilu.
”Kalau tidak bisa, pasien harus diantarkan ke TPS,” tegasnya. Selain pasien rumah sakit, masih ada kelompok rentan tidak terdata lainnya dalam ajang Pilkada Kota Bekasi dan Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018. Misalnya warga binaan di tahanan, kaum marjinal, penghuni apartemen dan para pekerja di kawasan industri.
Kelompok itu, lanjut dia, rawan tidak terdata karena jumlah atau golongannya sangat kecil dari masyarakat lain. Hal ini, merujuk pengalaman sebelumnya, karena masih ada warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan hak pilihnya pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Karena itu, Endang meminta agar KPU Kota Bekasi bisa memfokuskan pendataan jumlah pemilih yang ada di wilayah setempat. Dengan demikian, KPU bisa mengoptimalkan proses pemungutan suara masyarakat.”Harus dicari solusianya, agar mereka punya hak suara,” ungkapnya.
Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengaku kabar peniadaan TPS keliling sempat mencuat dari pusat. Namun, dia memastikan, TPS keliling dalam Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jawa Barat bakal tetap ada seperti pilkada sebelumnya dan tetap dilakukan pihaknya.
”Kabar itu sempat ada di PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), tapi dari ajang sebelumnya tetap ada kok TPS keliling. Kami yakin, Pilkada 2018 ini TPS keliling juga tetap ada,” katanya. Saat ini, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pendataan dan sosialisasi.
”Sangat disayangkan, TPS keliling saat ini memang tidak diperbolehkan bagi pasien rumah sakit. Kami minta TPS kembali diadakan,” kata Kasubbag Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Endang Sri Melani saat menyambangi KPU Kota Bekasi di Bekasi Timur, pada Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.
Menurut Endang, pasien juga memiliki hak pilih dalam ajang Pilkada dan KPU harus mencari cara lain bila TPS keliling ditiadakan. Soalnya pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak suara masyarakat dalam proses Pilkada atau Pemilu.
”Kalau tidak bisa, pasien harus diantarkan ke TPS,” tegasnya. Selain pasien rumah sakit, masih ada kelompok rentan tidak terdata lainnya dalam ajang Pilkada Kota Bekasi dan Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018. Misalnya warga binaan di tahanan, kaum marjinal, penghuni apartemen dan para pekerja di kawasan industri.
Kelompok itu, lanjut dia, rawan tidak terdata karena jumlah atau golongannya sangat kecil dari masyarakat lain. Hal ini, merujuk pengalaman sebelumnya, karena masih ada warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan hak pilihnya pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Karena itu, Endang meminta agar KPU Kota Bekasi bisa memfokuskan pendataan jumlah pemilih yang ada di wilayah setempat. Dengan demikian, KPU bisa mengoptimalkan proses pemungutan suara masyarakat.”Harus dicari solusianya, agar mereka punya hak suara,” ungkapnya.
Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi mengaku kabar peniadaan TPS keliling sempat mencuat dari pusat. Namun, dia memastikan, TPS keliling dalam Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jawa Barat bakal tetap ada seperti pilkada sebelumnya dan tetap dilakukan pihaknya.
”Kabar itu sempat ada di PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), tapi dari ajang sebelumnya tetap ada kok TPS keliling. Kami yakin, Pilkada 2018 ini TPS keliling juga tetap ada,” katanya. Saat ini, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pendataan dan sosialisasi.
(whb)
