Kebijakan Wali Kota Tangerang Soal Penerapan Zonasi PPDB Diapresiasi Masyarakat
Rabu, 12 Juli 2017 - 00:40 WIB
Kebijakan Wali Kota Tangerang Soal Penerapan Zonasi PPDB Diapresiasi Masyarakat
A
A
A
TANGERANG - Kebijakan Pemkot Tangerang menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai sangat tepat. Sistem ini zona ini pun dianggap memenuhi rasa keadilan pada dunia pendidikan di Kota Tangerang.
Direktur LSM Kebijakan Publik Tangerang Ibnu Jandi menilai, sikap Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terhadap PPDB sistem zonasi sangat tepat."Wali Kota mengambil tindakan yang tepat terhadap Permendibud No 17/2017 yang kurang memenuhi rasa keadilan pada dunia pendidikan di Kota Tangerang," kata Ibnu, Selasa, 11 Juli 2017 kemarin.
Menurut Ibu, sikap Wali Kota itu sejalan dengan analisanya, bahwa perlu dilakukan pembaharuan terhadap skema PPDB online tingkat SMPN di Kota Tangerang, atas skor zonasi yang ada saat ini.
"Semoga sikap Wali Kota Tangerang ini dapat memberikan solusi bagi anak didik yang memiliki nilai baik. Saat ini, baru Wali Kota Tangerang yang berani mengambil sikap seperti ini," sambung Ibnu Jandi.
Ibnu menegaskan, upaya Wali Kota Tangerang beserta jajarannya dalam mengusulkan kepada Presiden RI melalui Mendikbud agar masalah zonasi hanya 40-60% saja harus didukung. "Jangan seperti yang tertuang di Pasal 15 Permendikbud No 17/2017. Karena Pasal 15 yaitu sistem zonasi ini sangat mengkebiri dan mengkooptase nilai-nilai hasil pembelajaran anak," sambungnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, dengan kisruh yang dialami oleh PPDB sistem zonasi, maka pihaknya memutuskan agar prestasi menjadi faktor utama, selain usia.
"Dengan sistem yang ada, faktor nilai sebagai prestasi siswa juga akan diprioritaskan agar siswa yang memiliki nilai akademis dapat mengenyam pendidikan di kota Tangerang," ucapnya.
Direktur LSM Kebijakan Publik Tangerang Ibnu Jandi menilai, sikap Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terhadap PPDB sistem zonasi sangat tepat."Wali Kota mengambil tindakan yang tepat terhadap Permendibud No 17/2017 yang kurang memenuhi rasa keadilan pada dunia pendidikan di Kota Tangerang," kata Ibnu, Selasa, 11 Juli 2017 kemarin.
Menurut Ibu, sikap Wali Kota itu sejalan dengan analisanya, bahwa perlu dilakukan pembaharuan terhadap skema PPDB online tingkat SMPN di Kota Tangerang, atas skor zonasi yang ada saat ini.
"Semoga sikap Wali Kota Tangerang ini dapat memberikan solusi bagi anak didik yang memiliki nilai baik. Saat ini, baru Wali Kota Tangerang yang berani mengambil sikap seperti ini," sambung Ibnu Jandi.
Ibnu menegaskan, upaya Wali Kota Tangerang beserta jajarannya dalam mengusulkan kepada Presiden RI melalui Mendikbud agar masalah zonasi hanya 40-60% saja harus didukung. "Jangan seperti yang tertuang di Pasal 15 Permendikbud No 17/2017. Karena Pasal 15 yaitu sistem zonasi ini sangat mengkebiri dan mengkooptase nilai-nilai hasil pembelajaran anak," sambungnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, dengan kisruh yang dialami oleh PPDB sistem zonasi, maka pihaknya memutuskan agar prestasi menjadi faktor utama, selain usia.
"Dengan sistem yang ada, faktor nilai sebagai prestasi siswa juga akan diprioritaskan agar siswa yang memiliki nilai akademis dapat mengenyam pendidikan di kota Tangerang," ucapnya.
(whb)
