Sekda DKI: RS Kanker di Sumber Waras Dibangun dengan Skema KPBU
Selasa, 11 Juli 2017 - 11:20 WIB
Sekda DKI: RS Kanker di Sumber Waras Dibangun dengan Skema KPBU
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mamastikan melanjutkan pembangunan rumah sakit (RS) khusus kanker dan jantung di atas lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), Jakarta Barat.
Biaya pembangunan RS tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, berdasarkan rapat pimpinan terbaru, pembangunan RS Kanker yang berlokasi di lahan RSSW akan segera dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, ke depan bakal banyak kebutuhan pembangunan di ibu kota yang dananya bersumber dari APBD. Misalnya, beban pembayaran Mass Rapid Transit (MRT) berikut dengan subsidinya, dimana satu koridor saja setidaknya membutuhkan dana Rp900 miliar.
"Itu baru 1 koridor Utara-Selatan. Kalau ada koridor Timur-Barat kita bisa tambah lagi. Jadi, pembangunan RS Kanker di RSSW akan menggunakan mekanisme KPBU. Dinas Kesehatan sedang menyiapkan dokumenya," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta.
Saefullah menjelaskan, dengan skema KPBU biaya pembangunan RS akan sepenuhnya ditanggung oleh badan usaha. Memang sejauh ini belum ada calon badan usaha yang mengajukan diri karena draft dokumen kerja samanya masih disusun. Tetapi Saefullah optimistis skema ini bisa segera terwujud.
Di Indonesia, skema ini sudah banyak diterapkan untuk proyek infrastruktur seperti Jalan Tol. Sementara untuk rumah sakit memang tergolong baru. Meski demikian, Pemprov DKI tetap punya keinginan agar RS Kanker bisa segera dibangun melalui skema KPBU. "RS Kanker sangat diperlukan. Banyak orang Jakarta yang berobat ke Singapura-Malaysia yang mungkin kurang percaya pengobatan di sini. Kalau RSSW dibangun mungkin tidak ada yang keluar negeri. Lahanya sudah dibeli mahal, jadi segera kita bangun," pungkasnya.
Biaya pembangunan RS tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, berdasarkan rapat pimpinan terbaru, pembangunan RS Kanker yang berlokasi di lahan RSSW akan segera dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, ke depan bakal banyak kebutuhan pembangunan di ibu kota yang dananya bersumber dari APBD. Misalnya, beban pembayaran Mass Rapid Transit (MRT) berikut dengan subsidinya, dimana satu koridor saja setidaknya membutuhkan dana Rp900 miliar.
"Itu baru 1 koridor Utara-Selatan. Kalau ada koridor Timur-Barat kita bisa tambah lagi. Jadi, pembangunan RS Kanker di RSSW akan menggunakan mekanisme KPBU. Dinas Kesehatan sedang menyiapkan dokumenya," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta.
Saefullah menjelaskan, dengan skema KPBU biaya pembangunan RS akan sepenuhnya ditanggung oleh badan usaha. Memang sejauh ini belum ada calon badan usaha yang mengajukan diri karena draft dokumen kerja samanya masih disusun. Tetapi Saefullah optimistis skema ini bisa segera terwujud.
Di Indonesia, skema ini sudah banyak diterapkan untuk proyek infrastruktur seperti Jalan Tol. Sementara untuk rumah sakit memang tergolong baru. Meski demikian, Pemprov DKI tetap punya keinginan agar RS Kanker bisa segera dibangun melalui skema KPBU. "RS Kanker sangat diperlukan. Banyak orang Jakarta yang berobat ke Singapura-Malaysia yang mungkin kurang percaya pengobatan di sini. Kalau RSSW dibangun mungkin tidak ada yang keluar negeri. Lahanya sudah dibeli mahal, jadi segera kita bangun," pungkasnya.
(thm)
