Mahasiswa Desak Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Kejagung
Senin, 03 Juli 2017 - 17:07 WIB
Mahasiswa Desak Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Kejagung
A
A
A
JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung RI dan Istana Negara. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo bisa melaksanakan Nawacita seperti janji kampanyenya dulu.
Ketua Koordinator GMP Nawacita Muhammad Tasrif Tuasamu mengatakan, mahasiswa mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo karena tidak bisa berlaku adil dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia ini.
Menurutnya, selama dipimpin Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejagung RI terkesan memiliki keberpihakan. Di Maluku, banyak orang ditetapkan sebagai tersangka, seperti mantan Bupati dan orang-orang dari Dinas tapi kasusnya tak ditindak lanjuti. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Sumut.
"Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap Kejaksaan Agung RI. Mahasiswa tak mau Kejagung RI bagian dari partisan, dia harus nonpartisan dan independen," ujarnya pada SINDOnews, Senin (3/7/2017).
Dia menerangkan, pihaknya akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutannya itu terpenuhi. Apalagi perwakilan Istana Negara sudah menerima tuntutan dari ratusan mahasiswa yang melalukan unras di gedung Kejagung RI dan Istana Negara.
"Kami akan terus melakukan unras ke depan bila Presiden tak merespon tuntutan kami. Kami harapkan Presiden segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetoyo," tuturnya.
Dia menambahkan, Jaksa Agung HM Prasetyo pantas dicopot dari jabatannya karena tidak bisa berlaku adil dalam menangani kasus-kasus di Indonesia. Bahkan, Prasetyo sudah didorong oleh partai dengan kepentingan partainya.
"Presiden harus bertindak tegas sesuai nawacita poin keempat, reformasi sistem penegak hukum. Kalau sudah berbicara itu, Presiden harus menjalankannya karena itu kontrak politik dengan rakyat," katanya.
Ketua Koordinator GMP Nawacita Muhammad Tasrif Tuasamu mengatakan, mahasiswa mendesak agar Presiden Jokowi segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo karena tidak bisa berlaku adil dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia ini.
Menurutnya, selama dipimpin Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejagung RI terkesan memiliki keberpihakan. Di Maluku, banyak orang ditetapkan sebagai tersangka, seperti mantan Bupati dan orang-orang dari Dinas tapi kasusnya tak ditindak lanjuti. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Sumut.
"Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap Kejaksaan Agung RI. Mahasiswa tak mau Kejagung RI bagian dari partisan, dia harus nonpartisan dan independen," ujarnya pada SINDOnews, Senin (3/7/2017).
Dia menerangkan, pihaknya akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutannya itu terpenuhi. Apalagi perwakilan Istana Negara sudah menerima tuntutan dari ratusan mahasiswa yang melalukan unras di gedung Kejagung RI dan Istana Negara.
"Kami akan terus melakukan unras ke depan bila Presiden tak merespon tuntutan kami. Kami harapkan Presiden segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetoyo," tuturnya.
Dia menambahkan, Jaksa Agung HM Prasetyo pantas dicopot dari jabatannya karena tidak bisa berlaku adil dalam menangani kasus-kasus di Indonesia. Bahkan, Prasetyo sudah didorong oleh partai dengan kepentingan partainya.
"Presiden harus bertindak tegas sesuai nawacita poin keempat, reformasi sistem penegak hukum. Kalau sudah berbicara itu, Presiden harus menjalankannya karena itu kontrak politik dengan rakyat," katanya.
(ysw)
