Demi Rakyat, Pemprov Diminta Masukkan Program Anies-Sandi pada APBD 2018
Kamis, 18 Mei 2017 - 23:10 WIB
Demi Rakyat, Pemprov Diminta Masukkan Program Anies-Sandi pada APBD 2018
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan Pemprov DKI wajib memasukkan program kerja Gubernur dan Wagub DKI Jakarta terpilih Anies-Sandi pada APBD 2018 mendatang.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pada peralihan 2012 lalu dari Gubernur Fauzi Bowo kepada Jokowi-Ahok jarak antara Pilkada dan pelantikan hanya sekitar satu bulan setengah.
Masa peralihan itu, Gubernur Fauzi Bowo sudah memiliki tim yang berkordinasi dengan Tim Gubernur terpilih, Jokowi-Ahok.
Kemudian, setelah dilantik Jokowi-Ahok sudah bisa menjalankan program Kartu Jakarta Pintar. Padahal saat itu pelantikan dilakukan akhir tahun dan menjalankan program anggaran perubahan yang ditanda tangani oleh Gubernur Fauzi Bowo.
"Ya memang anggaran perubahan 2017 itu acuannya RPJMD 2012-2017. Kami harap kebijaksanaan Pak Djarot agar 100 hari kerja yang mulai Oktober 2017, Anies-sandi bisa menjalankan janji kampanyenya," ungkapnya.
Untuk APBD 2018,lanjut Taufik, wajib hukumnya menampung program Gubernur terpilih dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegh Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang memuat visi-misi Anies-Sandi. Sangat lucu, kata Taufik kalau APBD 2018 disusun oleh Gubernur petahana dan tidak mengakomodir program Gubernur terpilih.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengakui peluang masuknya program Anies-Sandi pada tahun anggaran 2018 berada dalam RKPD yang sedang dibahas saat ini. Dia meminta Plt Gubernur lapang dada menyempatkan waktunya berkonsultasi dengan Tim Anies-Sandi agar program Anies-Sandi dapat masuk di RKPD.
“Ini kan untuk rakyat. Apa sih untungnya menahan-nahan. Mau nambah umur satu tahun lagi ya dengan nitip anggaran di kegiatan kerja perangkat daerah 2018,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pada peralihan 2012 lalu dari Gubernur Fauzi Bowo kepada Jokowi-Ahok jarak antara Pilkada dan pelantikan hanya sekitar satu bulan setengah.
Masa peralihan itu, Gubernur Fauzi Bowo sudah memiliki tim yang berkordinasi dengan Tim Gubernur terpilih, Jokowi-Ahok.
Kemudian, setelah dilantik Jokowi-Ahok sudah bisa menjalankan program Kartu Jakarta Pintar. Padahal saat itu pelantikan dilakukan akhir tahun dan menjalankan program anggaran perubahan yang ditanda tangani oleh Gubernur Fauzi Bowo.
"Ya memang anggaran perubahan 2017 itu acuannya RPJMD 2012-2017. Kami harap kebijaksanaan Pak Djarot agar 100 hari kerja yang mulai Oktober 2017, Anies-sandi bisa menjalankan janji kampanyenya," ungkapnya.
Untuk APBD 2018,lanjut Taufik, wajib hukumnya menampung program Gubernur terpilih dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegh Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang memuat visi-misi Anies-Sandi. Sangat lucu, kata Taufik kalau APBD 2018 disusun oleh Gubernur petahana dan tidak mengakomodir program Gubernur terpilih.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengakui peluang masuknya program Anies-Sandi pada tahun anggaran 2018 berada dalam RKPD yang sedang dibahas saat ini. Dia meminta Plt Gubernur lapang dada menyempatkan waktunya berkonsultasi dengan Tim Anies-Sandi agar program Anies-Sandi dapat masuk di RKPD.
“Ini kan untuk rakyat. Apa sih untungnya menahan-nahan. Mau nambah umur satu tahun lagi ya dengan nitip anggaran di kegiatan kerja perangkat daerah 2018,” ungkapnya.
(whb)
