Didesak Oknum Dewan, SKPD Banyak Pekerjakan Tenaga Honorer

BANDUNG BARAT - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa mempekerjakan sejumlah pegawai honorer meski tidak tercantum dalam pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Hal itu disinyalir lantaran adanya desakan dari oknum anggota Dewan.

Seorang pegawai eselon IV di Sekretariat Daerah KBB yang tidak ingin disebutkan namanya, mengeluhkan keberadaan honorer titipan dari oknum dewan tersebut.

Selain statusnya tidak jelas, dengan keberadaan honorer tersebut secara otomatis akan menambah beban anggaran. Sementara pagu anggaran untuk berbagai kegiatan sudah disusun pada tahun lalu, sebelum APBD 2017 ditetapkan.

"Di sini saja ada empat orang honorer baru. Nggk tahu nanti gimana bayar gajinya, kan tidak ada dalam daftar penggunaan anggaran. Mau menolak juga bagaimana, karena dewan yang meminta dimasukkan. Seharusnya, kalau mau ada penambahan honorer, itu diusulkan sejak pertengahan tahun lalu. Kalau sekarang kan anggarannya sudah ada peruntukannya," katanya di Ngamprah, Selasa (09/05/2017).

Hal senada diungkankapkan Seorang Sekretaris Dinas yang juga enggan disebutkan namanya. Namun, meski ada anggota dewan yang akan menitipkan tenaga honorer, dia mengaku berani menolak lantaran di dinasnya tidak butuh tenaga honorer tambahan.

"Tahun ini di dinas kami tidak ada tambahan honorer. Memang ada oknum dewan yang suka menitipkan orang, tapi saya tolak karena tidak butuh honorer baru. Pegawai yang ada saja dioptimalkan. Di sekretariat dewan malah ada 70-an honorer, ada diantaranya sebagiannya merupakan titipan dewan. Honorer sebanyak itu buat apa coba," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KBB, pada awal 2017 ini terdapat 2.489 PTT di Pemkab Bandung Barat, belum termasuk guru PTT atau guru honorer.

Jumlah tersebut lebih banyak 144 orang dibandingkan jumlah PTT pada akhir 2016. Adapun tenaga honor guru dan tata usaha di SD dan SMP negeri berjumlah 7.832 orang.

Sementara itu, Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna mengaku tidak tahu dengan kabar yang menyebutkan bahwa oknum dewan kerap menitipkan pegawai honorer.

"Sampai hari ini anggota dewan, satu pun, tidak pernah mendengar itu. Kalau ada keluhan dari SKPD, ya jangan diterima saja. Kalau anggarannya enggak ada, ya jangan diterima. Jangan takutlah, kalau memang normatifnya tidak bisa," katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui telpon.