Program Bedah Rumah dari CSR, DPRD DKI: Mesti Diaudit Itu
Sabtu, 29 April 2017 - 03:33 WIB
Program Bedah Rumah dari CSR, DPRD DKI: Mesti Diaudit Itu
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan memasukan program bedah rumah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2017. Program percontohan 82 rumah di Cilincing, Jakarta Utara mengalami keterlambatan penyediaan matrial bangunan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Arifin mengatakan, program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan program percontohan sebelum masuk dalam program APBD Perubahan 2017 itu tetap akan dilanjutkan. Dia mengakui, bila program percontohan yang menyasar pada 82 rumah itu terhambat oleh kesediaan bahan bangunan. Namun, dia menyatakan, sejak hari ini, Jumat 27 April 2017, pembangunan sudah berjalan normal kembali.
"Ada keterlambatan matrial bangunan, kan pesan barang itu gak langsung ada. Atap baja besi itu kan harus disesuaikan, sekarang sudah dikerjakan semua kok," kata Arifin saat dihubungi, Jumat 28 April 2017.
Arifin menjelaskan, untuk memasukan program bedah rumah dalam APBD Perubahan, saat ini pihaknya masih menunggu usulan dari walikota masing-masing wilayah. Sementara walikota sendiri menunggu inventarisasi dari lurah-camat perihal berapa banyak rumah yang akan dibedah, termasuk kerusakannya.
Dengan begitu, kata Arifin, pemesanan bahan bangunan tidak lagi terkendala. Terlebih, dengan masuknya program dalam anggaran, bahan bangunan itu bisa dengan mudah di beli dalam e-katalog yang saat ini sedang dikerjakan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta.
"Meskipun tidak disetujui dalam perubahan nanti. Bahan bangunan berupa pasir, semen, besi baja dan sebagainya bisa digunakan untuk pembangunan gedung atau lainnya," ungkapnya.
Program bedah rumah muncul ketika masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017, atau dimulai sejak 17 April. program itu bertujuan untuk membantu memperbaiki rumah warga yang tidak mampu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya meminta agar anggaran program bedah rumah dimasukkan ke dalam APBD Perubahan DKI Jakarta. Sebab, untuk program bedah rumah yang saat ini dilaksanakan masih menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan berupa bentuk bahan bangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara merupakan program dadakan yang tidak terencana dengan baik. Bahkan dia menyebut program tersebut merupakan kampanye terselubung Ahok menjelang hari pencoblosan pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
Politikus Partai Gerindra itu pun tidak percaya apabila program yang menggunakan dana CSR terhambat oleh belum tersedianya bahan bangunan. Sebab, kata dia, apabila CSR, duitnya sudah pasti ada. Dia meminta agar penggunaan dana CSR itu di audit.
"Kalau CSR duitnya ada dong. Kenapa itu enggak kelar? Mesti diaudit itu," tegasnya.
Terkait rencana masuknya program bedah rumah dalam anggaran perubahan, Taufik menyatakan, itu tergantung usulan warga. Menurutnya, apabila program bedah rumah memang menjadi kebutuhan dalam penataan kota dan anggaranya tersedia, program bedah rumah bisa saja masuk dalam anggaran perubahan.
"Masalahnya itu, program ini muncul dadakan. Ya nanti kita lihat bagaimana usulan eksekutif terhadap program itu," ungkap wakil ketua badan anggaran DPRD DKI Jakarta ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Arifin mengatakan, program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan program percontohan sebelum masuk dalam program APBD Perubahan 2017 itu tetap akan dilanjutkan. Dia mengakui, bila program percontohan yang menyasar pada 82 rumah itu terhambat oleh kesediaan bahan bangunan. Namun, dia menyatakan, sejak hari ini, Jumat 27 April 2017, pembangunan sudah berjalan normal kembali.
"Ada keterlambatan matrial bangunan, kan pesan barang itu gak langsung ada. Atap baja besi itu kan harus disesuaikan, sekarang sudah dikerjakan semua kok," kata Arifin saat dihubungi, Jumat 28 April 2017.
Arifin menjelaskan, untuk memasukan program bedah rumah dalam APBD Perubahan, saat ini pihaknya masih menunggu usulan dari walikota masing-masing wilayah. Sementara walikota sendiri menunggu inventarisasi dari lurah-camat perihal berapa banyak rumah yang akan dibedah, termasuk kerusakannya.
Dengan begitu, kata Arifin, pemesanan bahan bangunan tidak lagi terkendala. Terlebih, dengan masuknya program dalam anggaran, bahan bangunan itu bisa dengan mudah di beli dalam e-katalog yang saat ini sedang dikerjakan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta.
"Meskipun tidak disetujui dalam perubahan nanti. Bahan bangunan berupa pasir, semen, besi baja dan sebagainya bisa digunakan untuk pembangunan gedung atau lainnya," ungkapnya.
Program bedah rumah muncul ketika masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017, atau dimulai sejak 17 April. program itu bertujuan untuk membantu memperbaiki rumah warga yang tidak mampu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya meminta agar anggaran program bedah rumah dimasukkan ke dalam APBD Perubahan DKI Jakarta. Sebab, untuk program bedah rumah yang saat ini dilaksanakan masih menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan berupa bentuk bahan bangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara merupakan program dadakan yang tidak terencana dengan baik. Bahkan dia menyebut program tersebut merupakan kampanye terselubung Ahok menjelang hari pencoblosan pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
Politikus Partai Gerindra itu pun tidak percaya apabila program yang menggunakan dana CSR terhambat oleh belum tersedianya bahan bangunan. Sebab, kata dia, apabila CSR, duitnya sudah pasti ada. Dia meminta agar penggunaan dana CSR itu di audit.
"Kalau CSR duitnya ada dong. Kenapa itu enggak kelar? Mesti diaudit itu," tegasnya.
Terkait rencana masuknya program bedah rumah dalam anggaran perubahan, Taufik menyatakan, itu tergantung usulan warga. Menurutnya, apabila program bedah rumah memang menjadi kebutuhan dalam penataan kota dan anggaranya tersedia, program bedah rumah bisa saja masuk dalam anggaran perubahan.
"Masalahnya itu, program ini muncul dadakan. Ya nanti kita lihat bagaimana usulan eksekutif terhadap program itu," ungkap wakil ketua badan anggaran DPRD DKI Jakarta ini.
(mhd)
