Ini Penjelasan Bawaslu DKI Soal Pencoblosan Ulang di Sejumlah TPS
Jum'at, 21 April 2017 - 17:45 WIB
Ini Penjelasan Bawaslu DKI Soal Pencoblosan Ulang di Sejumlah TPS
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengindikasikan empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Karena, banyak pemilih yang lebih menggunakan hak pilihnya.
"Kami rekomendasi dua TPS. TPS 1 Gambir, TPS 19 Pondok Kelapa, Duren Sawit. Karena lebih dari satu pemilih menggunakan hak suaranya di TPS," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti di Jakarta, Jumat (21/4/2017).
Kemudian, kata dia, pemungutan suara ada yang kurang, seperti di TPS Jakarta Utara ada delapan TPS, Jakarta Barat satu, Jakarta Selatan satu, dan Jakarta Timur empat.
"Dihitung ulang enggak sesuai daftar. Penggunaan C6 orang lain ada delapan titik. Ada satu TPS mencoblos dua kali. Penanganan pidana kita proses," jelasnya.
Mimah mengatakan, akan ada sanksi kepada orang yang berbuat curang tersebut. "Sanski ke pemilih nanti kalau penyelenggara juga bisa. Pasal 178 a Undang-Undang 2010 Nomor 16. Denda Rp72 juta paling lama 72 bulan," katanya.
"Selain itu pemilih sulit A5 memang paling lambat H-3 karena ingin pindah TPS. Jadi banyak yang h-1 dan h-2 datang ke TPS1. Masukannya memudahkan mendapatkan A5. Jadi H-1 juga bisa ngurus A5," tambahnya.
Soal adanya dugaan intimidasi saat pencoblosan di beberapa titik, Mimah mengaku, hal tersebut sudah ditangani pihak yang berwajib.
"Kalau TPS Petamburan dan Kamal sudah diatasi di kepolisian. Ada juga dugaan intimidasi belum ada lihat arahnya ke mana. Secara keseluruhan sudah aman. Walaupun kepada penyelenggara ada catatan. Penanganan pelanggarannya kita punya waktu lima hari penanganan. Cuman satu penggunaan C6 ini akan ditindak pidana ke kepolisian. Di Jaktim ada 10 orang yang harus diklarifikasi," tuturnya.
"Kami rekomendasi dua TPS. TPS 1 Gambir, TPS 19 Pondok Kelapa, Duren Sawit. Karena lebih dari satu pemilih menggunakan hak suaranya di TPS," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti di Jakarta, Jumat (21/4/2017).
Kemudian, kata dia, pemungutan suara ada yang kurang, seperti di TPS Jakarta Utara ada delapan TPS, Jakarta Barat satu, Jakarta Selatan satu, dan Jakarta Timur empat.
"Dihitung ulang enggak sesuai daftar. Penggunaan C6 orang lain ada delapan titik. Ada satu TPS mencoblos dua kali. Penanganan pidana kita proses," jelasnya.
Mimah mengatakan, akan ada sanksi kepada orang yang berbuat curang tersebut. "Sanski ke pemilih nanti kalau penyelenggara juga bisa. Pasal 178 a Undang-Undang 2010 Nomor 16. Denda Rp72 juta paling lama 72 bulan," katanya.
"Selain itu pemilih sulit A5 memang paling lambat H-3 karena ingin pindah TPS. Jadi banyak yang h-1 dan h-2 datang ke TPS1. Masukannya memudahkan mendapatkan A5. Jadi H-1 juga bisa ngurus A5," tambahnya.
Soal adanya dugaan intimidasi saat pencoblosan di beberapa titik, Mimah mengaku, hal tersebut sudah ditangani pihak yang berwajib.
"Kalau TPS Petamburan dan Kamal sudah diatasi di kepolisian. Ada juga dugaan intimidasi belum ada lihat arahnya ke mana. Secara keseluruhan sudah aman. Walaupun kepada penyelenggara ada catatan. Penanganan pelanggarannya kita punya waktu lima hari penanganan. Cuman satu penggunaan C6 ini akan ditindak pidana ke kepolisian. Di Jaktim ada 10 orang yang harus diklarifikasi," tuturnya.
(mhd)
