Posko Anies-Sandi Dipasangi CCTV Bukti Aparat Tak Netral
Rabu, 19 April 2017 - 03:43 WIB
Posko Anies-Sandi Dipasangi CCTV Bukti Aparat Tak Netral
A
A
A
JAKARTA - Aparat keamanan dinilai tidak netral dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, aparat dianggap terlalu jauh terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Hal demikian menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menanggapi langkah oknum aparat keamanan memasang Closed Circuit Television (CCTV) di Posko Pemenangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Menurut Ferry, tindakan oknum aparat keamanan itu merupakan tindakan yang mengarah kepada represif. Dia berpendapat, telah berulang kali aparat berlaku tidak adil.
"Kemarin ada maklumat dari kepolisian yang melarang pengerahan massa. Sementara ketika PDIP resmi menginstruksikan semua kadernya datang ke Jakarta, kepolisian mendiamkan," ujar Ferry kepada SINDOnews, Selasa (18/4/2017). Dia menambahkan, sedangkan pembagian sembako oleh tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat dibiarkan aparat.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat berharap bahwa proses Pilkada DKI Jakarta sebagai saluran aspirasi rakyat ibu kota untuk memilih pemimpinnya tidak dicederai oleh tindakan berat sebelah dari aparat keamanan maupun pemerintahan.
Hal demikian menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menanggapi langkah oknum aparat keamanan memasang Closed Circuit Television (CCTV) di Posko Pemenangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Menurut Ferry, tindakan oknum aparat keamanan itu merupakan tindakan yang mengarah kepada represif. Dia berpendapat, telah berulang kali aparat berlaku tidak adil.
"Kemarin ada maklumat dari kepolisian yang melarang pengerahan massa. Sementara ketika PDIP resmi menginstruksikan semua kadernya datang ke Jakarta, kepolisian mendiamkan," ujar Ferry kepada SINDOnews, Selasa (18/4/2017). Dia menambahkan, sedangkan pembagian sembako oleh tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat dibiarkan aparat.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat berharap bahwa proses Pilkada DKI Jakarta sebagai saluran aspirasi rakyat ibu kota untuk memilih pemimpinnya tidak dicederai oleh tindakan berat sebelah dari aparat keamanan maupun pemerintahan.
(sms)
